Jakarta, kmhdi.org – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Hindu menyepakati figur Hindu yang akan direkomendasikan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran harus memiliki rekam jejak yang sudah teruji. Rekam jejak ini penting agar dapat membantu pemerintah baru menjalankan program-programnya.
Kesepakatan tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mencari Figur Hindu untuk Kabinet Prabowo-Gibran” yang dilaksanakan oleh PP KMHDI, bertempat di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta, Minggu (15/09/2024).
Adapun FGD tersebut dihadiri oleh Sekretaris Umum PHDI I Ketut Budiasa, Sekjend Prajaniti I Wayan Kantun Mandara, Ketua Peradah Jakarta Bryan Pasek Mahararta dan Ketua Umum Pandu Nusa Dwijo Sumarto.
Dalam kesempatan itu, Ketua PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan figur Hindu yang didorong untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran harus memiliki rekam jejak yang teruji baik dalam pembangunan bangsa ataupun kepada umat Hindu.
“Kami mendorong bahwa figur yang nanti diusulkan harus dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang telah teruji. Jangan sampai orang kemarin sore,” terangnya.
Di samping rekam jejak, Darmawan juga mengatakan bahwa figur Hindu yang didukung harus memiliki komitmen yang besar untuk membangun bangsa dan negara.
“Selain rekam jejak, yang kita dorong juga perlu figur Hindu yang memiliki komitmen besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Jangan sampai orang yang kita dorong justru tidak memiliki komitmen bagi negara,” terangnya.
Lebih lanjut, Darmawan mengatakan, representasi umat Hindu dalam kabinet Prabowo-Gibran bukanlah bagi-bagi kue. Namun lebih kepada komitmen umat Hindu untuk terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.
“Jika kita melihat sejarah, dalam setiap periodenya umat Hindu terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Salah satunya dengan masuk dalam kabinet dan membantu presiden menjalankan program-programnya,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Sekum PHDI Ketut Budiasa. Dalam kesempatan itu, pertimbangan rekam jejak sangat penting. Hal ini agar figur yang didorong mampu menjawab tugas-tugas yang diberikan Prabowo-Gibran.
“Perlu rasanya kita menyaring track record figur yang kita dorong, dari pada kita melihat statemen-statemenya belakangan,” terang Budiasa.
Di samping track record, Budiasa juga mengatakan figur Hindu yang didorong setidaknya harus memiliki afiliasi politik dan kedekatan dengan Prabowo-Gibran. “Karena bagaimanapun logika dan fatsun politiknya demikian,” terangnya.
