SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Denpasar, kmhdi.org – Kasus Covid-19 yang terus meningkat, membuat pemerintah harus menetapkan Kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Terhitung sejak 3 Juli 2021, Pemerintah Kota Denpasar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan hingga saat ini sudah dibentuk hingga 11 pos penyekatan di Kota Denpasar.

Aturan yang diharapkan dapat mengontrol lonjakan kasus covid-19 di Denpasar, namun akhir-akhir ini  justru memicu kasus kriminalitas di Kota Denpasar yang jarang sekali terjadi sebelumnya. Salah satu kasusnya adalah pembobolan minimarket di daerah Gatot Subroto, Denpasar Timur beberapa waktu silam.

Melihat kondisi yang terjadi, PC KMHDI Denpasar sebagai salah satu organisasi mahasiswa, sudah semestinya turut berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar tersebut.

I Gusti Putu Putra Mahardika selaku Ketua PC KMHDI Denpasar mengingatkan Pemerintah Kota Denpasar agar lebih meningkatkan suasana keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021.

“Kami yakin Pemkot Denpasar pasti sudah memperhitungkan dengan matang terkait pemberlakuan PPKM Darurat ini. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Kami hanya mengingatkan selain fokus kepada penertiban mobilitas masyarakat perlu juga memberikan suasana nyaman dan aman terhadap masyarakat. Terlebih lagi Denpasar yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa,” ungkap pemuda yang kerap di sapa Guswah ini.

Guswah juga menekankan agar petugas di lapangan lebih mengedepankan langkah-langkah persuasif agar terbangunnya suasana nyaman kepada masyarakat pada saat melaksanakan penertiban mobilitas masyarakat.

“Kami berharap, petugas dapat bekerja sama dan bersinergi dengan Pecalang Desa Adat setempat. Hal ini guna membangun kepercayaan masyarakat akan keamanan di lingkungan daerahnya. Hal ini juga perlu dilakukan secara massif untuk meminimalisir adanya kriminalitas seperti yang telah terjadi sebelumnya,” harapnya.

Share:

administrator