Jakarta, kmhdi.org – Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menggelar diskusi virtual bertajuk “Pandangan Capres tentang Bagaimana Cara Mensejahterakan Guru”, Sabtu kemarin. Diskusi ini bertujuan sebagai media pencerdasan untuk melihat dan mengukur program-program pasangan para capres yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan guru.(25/11)
Hadir sebagai narasumber Muhammad Valiyyul Haqq (Tim Capres Anies-Muhaimin), Wawan Sugiyanto (Wakil Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran), dan Boy Agustinus Sahala Pratama (TPN Ganjar Mahfud).
Ketua Umum KMHDI I Wayan Darmawn mengatakan isu terkait kesejahteraan guru merupakan isu yang krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan. “Guru sebagai instrumen penting dalam pendidikan, tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Tetapi juga berperan membentuk karakter dan emosional siswa,” terangnya.
Lebih lanjut, Darmawan mengatakan ditengah beban berat yang dipikul oleh guru, kondisi kesejahteraan guru justru dalam kondisi yang miris. Padahal dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Disamping itu, Darmawan juga menyoroti ketersedian guru sampai hari ini belum merata. Beberapa daerah terutama di pinggiran dan pelosok ketersedian guru sangat terbatas. Hal tersebut berdampak pada akses pendidikan menjadi terhambat.
Mengawali pemaparan Tim pasangan Anies-Mahaimin, Muhammad Valiyyul Haqq mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi konsen Anies-Muhaimin. Ia menjelaskan ada 6 misi Anies-Muhaimin untuk guru. “Pertama, yaitu meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja, kedua, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah,” terangnya.
Ketiga, mengangkat tenaga kependidikan honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan, keempat mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi. “Kelima, memberikan kepastian jenjang dan jalur karier bagi profesi guru yang transparan, berbasis meritokrasi, dan sesuai minat, memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus,” ungkapnya.
Wakil Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Wawan Sugiyanto mengatakan pada prinsipnya pasangan ini akan melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan pendidikan terutama kesejahteraan guru yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo. “Kami ingin memastikan kesejahteraan guru secara merata baik itu guru yang mengajar di kota ataupun di desa. Kemudian, Prabowo-Gibran memiliki program untuk memastikan setiap guru menerima gaji UMR diwilayahnya masing-masing,” terangnya.
Disamping itu, Wawan Sugianto juga mengungkapkan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru, pasangan Prabowo-Gibran juga akan melakukan peningkatan kualitas guru dengan menerapkan sistem meritokrasi.
Sementara itu, TPN Ganjar-Mahfud Boy Agustinus Sahala Pratama mengatakan pasangan Ganjar-Mahfud sangat konsen memperjuangkan kesejahteraan guru. Ini terlihat dari track record Ganjar yang ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah. “Ketika itu, Pak Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah menaikan Gaji guru yang sebelumnya dibayar 200 per Bulan. Kemudian dinaikan menjadi 2 juta per Bulan,” terangnya.
Agustinus mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan guru yang diperlukan hanya keberpihakan pemegang kebijakan. Menurut Agustinus Ganjar sudah membuktikan keberpihakannya pada guru ketika memimpin Jawa Tengah.
