Jakarta, kmhdi.org – Politik kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar perebutan kekuasaan, kompetisi elektoral, dan transaksi kepentingan jangka pendek. Padahal, dalam pengertian yang lebih mendasar, politik adalah ruang pengabdian: medan tempat nilai, ide, dan kepemimpinan diuji dalam kehidupan bersama. Bagi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), politik tidak boleh dipahami semata sebagai praktik kekuasaan, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja kaderisasi dan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan.
Sebagai organisasi nasional mahasiswa Hindu yang menekankan kaderisasi, KMHDI memiliki fokus utama pada peningkatan kapasitas kepemimpinan generasi muda Hindu yang religius, humanis, nasionalis, dan progresif. Jati diri ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi ideologis yang memberi arah bagi seluruh gerak organisasi. Dalam konteks itulah, KMHDI memiliki peluang sekaligus kewajiban moral untuk memainkan peran dalam politik nasional dengan ciri khas ke-hinduan dan kebangsaan.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah KMHDI harus berpolitik, melainkan politik seperti apa yang layak dan relevan diperjuangkan oleh KMHDI di tengah demokrasi Indonesia yang semakin kompleks, cair, dan rentan terhadap pragmatisme.
Kaderisasi: Menyiapkan Kader Politik Berbasis Nilai
Sebagai organisasi mahasiswa, tugas utama KMHDI adalah memperkuat kaderisasi dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Hindu agar memiliki kompetensi dan daya saing di seluruh sektor kehidupan sosial. Kaderisasi bukan sekadar proses administratif atau ritual organisasi, melainkan proyek jangka panjang pembentukan karakter, integritas, dan kesadaran ideologis.
Dalam perspektif ini, kaderisasi KMHDI sejatinya telah bersifat politis, bukan dalam arti praktis, tetapi dalam makna substantif. Sebab, seperti dikemukakan Aristoteles, politik adalah upaya mencapai kebaikan tertinggi dalam kehidupan bersama. Maka, kader yang dibentuk dengan kesadaran nilai akan lebih siap menghadapi ruang politik yang keras, penuh kompromi, dan sering kali menuntut pilihan-pilihan etis yang sulit.
Menanamkan ideologi organisasi menjadi prasyarat utama agar kader yang dilahirkan tidak kehilangan orientasi ketika memasuki ruang publik. Loyalitas kepada Hindu dan Bangsa Indonesia bukan berarti menutup diri dari kritik, tetapi justru memastikan bahwa setiap langkah politik selalu berpijak pada kepentingan yang lebih luas. Dengan memiliki kader yang potensial dan berkualitas, ruang-ruang strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akan semakin terbuka untuk diisi oleh kader KMHDI.
Antonio Gramsci menyebut kader semacam ini sebagai intelektual organik: mereka yang mampu menjembatani nilai, pengetahuan, dan praksis kekuasaan. Tanpa kader yang matang secara ideologis, politik mudah berubah menjadi arena oportunisme. Di sinilah kaderisasi KMHDI menemukan relevansi politiknya yang paling mendasar.
Sikap Kritis: Mengasah Karakter Kepemimpinan
Dengan sistem kaderisasi yang terintegrasi dan struktur organisasi yang masif hingga tingkat cabang dan komisariat, KMHDI memiliki modal sosial yang besar untuk melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari isu keumatan, kebhinekaan, keadilan sosial, hingga krisis lingkungan, ruang intervensi KMHDI terbuka lebar.
Sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Hindu bertaraf nasional, KMHDI memikul tanggung jawab historis untuk menjadi mitra kritis negara. Sikap kritis ini bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan ekspresi kedewasaan politik. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan organisasi masyarakat sipil yang berani mengingatkan negara ketika kebijakan melenceng dari amanat konstitusi dan tuntutan rakyat.
Namun, peran kritis ini kerap terkikis oleh realitas politik di lapangan: relasi kuasa, kepentingan jangka pendek, hingga godaan pragmatisme. Di sinilah integritas dan kepemimpinan kader menjadi penentu utama. Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa krisis politik modern bukan terletak pada konflik, melainkan pada hilangnya keberanian untuk berpikir dan bersikap secara mandiri.
Bagi KMHDI, sikap kritis adalah ruang pembelajaran kepemimpinan. Melalui advokasi dan kritik kebijakan, kader ditempa untuk berpikir strategis, berani bersuara, dan tetap menjaga etika. Dalam ajaran Hindu, keberanian semacam ini sejalan dengan prinsip ksatria dharma: keberanian yang dilandasi kebijaksanaan dan tanggung jawab moral.
Jejaring Politik: Dari Akses ke Strategi
Sebagai organisasi nasional, KMHDI tidak hidup dalam ruang hampa. Intervensi dan tarik-menarik kepentingan politik nasional adalah realitas yang tidak terhindarkan, terutama dalam momentum politik elektoral. Tantangannya bukan bagaimana menghindari relasi politik, melainkan bagaimana mengelolanya secara cerdas dan bermartabat.
KMHDI memiliki peluang yang sama dengan organisasi mahasiswa lain, termasuk kelompok Cipayung Plus, untuk mengakses jejaring eksternal di eksekutif, legislatif, dan berbagai sektor strategis lainnya. Akses ini seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai kedekatan dengan kekuasaan, tetapi sebagai instrumen perjuangan gagasan.
Perubahan pola kemitraan antara negara, swasta, dan masyarakat sipil menuntut kreativitas organisasi. Simbiosis mutualisme menjadi penting, namun harus selalu berada dalam koridor nilai dan prinsip organisasi. Max Weber mengingatkan bahwa politik menuntut ethics of responsibility: kemampuan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan dan aliansi.
Jejaring politik yang dibangun tanpa fondasi nilai hanya akan menjebak organisasi dalam relasi transaksional. Sebaliknya, jejaring yang dikelola dengan kesadaran ideologis dapat menjadi sarana akselerasi peran KMHDI dalam panggung nasional. Kader KMHDI harus berani melakukan komunikasi dan berjejaring dengan berbagai stakeholder, lintas lembaga, hingga partai politik untuk menjajaki peluang kerja sama dan mempersiapkan distribusi kader potensial ke ruang-ruang kekuasaan.
Distribusi Kader Potensial: Mengisi Ruang Kekuasaan
Jika politik adalah ruang pengambilan keputusan strategis, maka KMHDI tidak cukup hanya berdiri di luar sistem. Untuk ikut ambil bagian dalam proses kebijakan, KMHDI perlu secara sadar mendorong distribusi kader potensial ke berbagai partai politik dan lembaga negara.
KMHDI meyakini bahwa perjuangan melalui jalur politik formal, baik eksekutif maupun legislatif merupakan salah satu medan yang harus dikuasai. Banyak kebijakan strategis yang menentukan nasib umat dan bangsa diputuskan melalui ruang politik. Tanpa kader yang berintegritas di dalamnya, politik akan terus dikuasai oleh kepentingan sempit.
Distribusi kader ke berbagai partai politik bukan berarti menyeragamkan pilihan ideologis kader, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai KMHDI hadir di berbagai spektrum kekuasaan. Untuk itu, peningkatan kualitas kepemimpinan dan pendidikan politik kader menjadi keharusan. Kader yang berdiaspora harus dibekali kapasitas analisis, ketahanan moral, dan kesadaran ideologis.
Untuk dapat menjadi bagian dalam ruang pengambilan keputusan dan memastikan kebijakan yang di putuskan oleh setiap lembaga negara sejalan dengan nilai dan prinsip yang di perjuangkan oleh KMHDI serta tidak menghianati cita-cita kemerdekaan, kader KMHDI harus masuk, berdiaspora dan mengisi pos-pos strategis kekuasaan.
Politik sebagai Jalan Dharma
Pada akhirnya, politik KMHDI bukanlah politik praktis dalam pengertian sempit. Ia adalah politik kaderisasi, politik nilai, dan politik peradaban. Politik yang memastikan bahwa proses pembentukan kepemimpinan berjalan konsisten dengan dharma, Pancasila, dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
KMHDI harus terus mengasah insting politiknya melalui peran sebagai mitra kritis pemerintah dan pembela kepentingan rakyat. Ruang ini akan melahirkan kader yang tangguh, tidak silau oleh kekuasaan, dan setia berjuang di jalan dharma. Puncaknya, KMHDI perlu terus mendorong kader-kader terbaiknya untuk memasuki ruang-ruang strategis mulai dari partai politik, lembaga negara, dan sektor profesional sebagai bentuk pengabdian, bukan ambisi pribadi dan kekuasaan.
Seperti diingatkan Mahatma Gandhi, “Politics without morality is a sin.” Kerja-kerja politik KMHDI seharusnya menjadi antitesis dari dosa tersebut: politik yang bermoral, berakar pada kaderisasi, dan berpihak pada masa depan bangsa.
Penulis: I Wayan Darmawan (Ketua Umum PP KMHDI)
