SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Karangasem, kmhdi.org – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Karangasem melaksanakan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Karangasem, guna membahas mengenai ajuan kerjasama dalam pencegahan narkoba yang bertempat di kantor BNNK Karangasem, Kamis(21/7).

“Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan KMHDI adalah organisasi kemahasiswaan yang bernafaskan Hindu dan bertaraf nasional. KMHDI memiliki visi dan misi serta tujuan dari KMHDI yang tertuang dalam Mars KMHDI adalah pengabdian masyarakat yang utama,” jelas Ketua PC KMHDI Karangasem, Ketut Suardana.

Dalam kesempatan tersebut, Ketut Suardana juga menyampaikan beberapa hal terutama terkait jalinan Kerjasama antara PC KMHDI Karangasem dengan BNN Kabupaten Karangasem dalam melakukan pencegahan Narkoba.

“Kami sebagai mahasiswa memiliki lebih banyak waktu, tenaga, dan pikiran dan kami bergerak tidak hanya di internal organisasi namun juga ke eksternal dan kami hadir kesini sudah tentu dengan sebuah kepentingan yaitu untuk menjalin sebuah kerjasama, guna ikut dalam pencegahan narkoba,” tambahnya.

Kedatangan dari KMHDI disambut baik oleh BNNK Karangasem. Kasubag Umum BNNK Karangasem, Suartawa mengapresiasi kedatangan PC KMHDI Karangasem. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran kepala BNNK Karangasem dikarenakan ada urusan yang tidak bisa di wakilkan.

“Kami sangat mengaharapkan kerjasama ini. Rencana ke depan dari BNNK Karangasem, akan membuat Desa Bersinar yaitu Desa Bersih Narkoba. sudah ada 3 desa yang menjadi pilot project kami yaitu di Desa Tenganan, Desa Nongan, dan Desa Padangkerta. Selain itu, akan di buatkan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang digunakan sebagai legalitas,” imbuh Suartawa.

Share:

administrator