Mataram, kmhdi.org – Proses pemilihan calon pemimpin KMHDI yang akan berlangsung pada Maret mendatang bukanlah sekadar agenda rutin organisasi. Ini adalah momen penentu arah, karakter, dan masa depan gerak kolektif KMHDI. Sayangnya, kontestasi kepemimpinan kerap terjebak pada ukuran-ukuran sempit: latar belakang personal, kekuatan finansial, hingga konsolidasi berbasis wilayah. Ketika ini terjadi, organisasi berisiko kehilangan kompas nilai dan tujuan sejatinya.
Kepemimpinan bukan sekadar posisi struktural. Ia menuntut dedikasi tinggi, kehadiran intensif, dan ketajaman moral. Dalam konteks ini, latar belakang kehidupan personal seorang pemimpin, termasuk status telah berkeluarga, tidak bisa dilepaskan dari realitas organisasi. Tanggung jawab domestik dan tekanan ekonomi berpotensi menggerus fokus, waktu, dan fleksibilitas kepemimpinan. Jika tidak dikelola dengan matang, organisasi akan berjalan tertatih di tengah dinamika yang menuntut respon cepat dan keputusan berani.
Lebih jauh, meningkatnya kebutuhan hidup membuka ruang bahaya yang lebih serius: organisasi dapat berubah dari ruang pengabdian menjadi sekadar sandaran keberlanjutan personal. Bukan semua pemimpin demikian, tetapi risiko ini nyata dan harus dihadapi secara jujur. Kepemimpinan yang kehilangan orientasi nilai akan sulit berdiri tegak di tengah godaan pragmatisme.
Persoalan berikutnya adalah praktik politik uang dalam kontestasi internal. Ketika suara kader dibeli, maka yang lahir bukan kepemimpinan, melainkan transaksi. Organisasi yang seharusnya menjadi sekolah nilai justru berubah menjadi pasar kekuasaan. Dari rahim proses semacam ini tidak akan lahir visi besar, melainkan konflik kepentingan dan kepemimpinan rapuh yang jauh dari keberlanjutan.
Tidak kalah problematik adalah konsolidasi berbasis regional. Ketika identitas wilayah menjadi alat utama perebutan kekuasaan, maka gagasan, kapasitas, dan visi akan tersingkir. Organisasi terpecah dalam sekat-sekat kepentingan kelompok, kehilangan ruh kolektivitas, dan pelan-pelan menjauh dari cita-cita persatuan kader.
Dalam kondisi demikian, kepemimpinan perempuan justru tampil sebagai alternatif yang semakin relevan dan strategis. Kepemimpinan perempuan membawa corak yang lebih kolaboratif, inklusif, dan partisipatif. Sensitivitas sosial, empati, serta kekuatan komunikasi menjadikan kepemimpinan perempuan lebih adaptif menghadapi kompleksitas internal organisasi.
Lebih dari itu, kepemimpinan perempuan menunjukkan keteguhan prinsip dan orientasi nilai yang lebih tahan terhadap godaan transaksional. Fokus pada penguatan kapasitas kader, kerja kolektif, dan keberlanjutan organisasi menjadi fondasi penting yang memperkuat legitimasi kepemimpinan perempuan di ruang publik dan organisasi.
Memberi ruang lebih besar bagi perempuan untuk memimpin bukan semata soal representasi. Ini adalah langkah strategis menyelamatkan masa depan organisasi. Sudah waktunya KMHDI memilih pemimpin berdasarkan kualitas visi, rekam jejak, dan komitmen, bukan atas dasar uang, asal wilayah, atau kalkulasi pragmatis sesaat. Jika tidak, KMHDI hanya akan mewariskan krisis kepemimpinan kepada generasi berikutnya.
Penulis: I Wayan Yogiantara (Kader PC KMHDI Mataram)
