Mataram, kmhdi.org – Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap tegas atas berbagai peristiwa yang mencederai rasa keadilan masyarakat (01/09).
Ketua PD KMHDI NTB, I Gusti Putu Subawa Putra, S.E., menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berdiam diri melihat praktik penyalahgunaan kekuasaan, privilege politik, dan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
“Kami melihat krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin tajam. DPR maupun aparat penegak hukum seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan justru menjadi sumber kekecewaan. Karena itu, diperlukan langkah nyata untuk mengembalikan marwah institusi negara,” tegas Gus Putra.
Tuntutan PD KMHDI NTB
- Mendesak DPRD Provinsi NTB agar mendorong Komisi III DPR RI segera mengevaluasi kinerja Kapolri dan jajarannya, serta menuntut pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Aparat negara tidak boleh menjadi alat represi, melainkan harus kembali pada fungsi dasarnya: mengayomi dan melindungi rakyat.
- Menuntut penghapusan tunjangan rumah dan tunjangan pensiun DPR RI yang mencederai rasa keadilan sosial. Di tengah rakyat yang masih berjuang melawan krisis ekonomi, privilege berlebihan bagi pejabat hanya memperlebar jurang ketidakadilan dan semakin memperburuk citra wakil rakyat.
- Mendesak DPRD Provinsi NTB untuk menyuarakan dan mendukung DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini merupakan langkah konkret menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat korupsi yang telah mengakar. Tanpa keberanian politik ini, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi jargon tanpa makna.
- Mengingatkan seluruh pejabat negara, baik legislatif maupun eksekutif, untuk kembali menegakkan etika politik, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. Negara tidak boleh terus menerus disandera oleh kepentingan kelompok elite yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan partai.
Gus Putra menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa akan terus berlanjut meski dihadapkan pada tekanan dan tindakan represif.
“Gerakan mahasiswa adalah suara nurani rakyat. Kami hadir untuk memastikan demokrasi tetap hidup, hukum ditegakkan secara adil, dan negara tidak dibiarkan menjadi alat segelintir elite,” pungkasnya.
