Jakarta, kmhdi.org – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan Lembaga Negara, dan Ketua Umum Partai Politik dalam rangka merespon situasi aksi demonstrasi tiga hari terakhir, bertempat di Istana Negara, Minggu (31/8), dinilai tidak menjawab tuntutan rakyat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Darmawan, saat dimintai pendapat terkait hasil pertemuan tersebut.
Darmawan menilai, hasil dari pertemuan itu tidak substantif dan jauh dari harapan masyarakat. “Pertemuan Presiden dengan Partai Politik terkesan elitis. Hasil pertemuan pun tidak menjawab tuntutan rakyat,” ujarnya.
Menurut Darmawan, salah satu tuntutan yang paling mendesak adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini diyakini menjadi instrumen penting dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan masyarakat selama ini.
“Jika pemerintah dan DPR sungguh-sungguh berpihak pada rakyat, maka RUU Perampasan Aset harusnya di bahas dalam pertemuan itu,” terangnya.
Darmawan mengatakan dengan tidak adanya pembahasan percepatan RUU Perampasan Aset dalam pertemuan itu, seolah menunjukan Presiden dan Ketum Parpol tidak komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Selain itu, Darmawan mengatakan pertemuan itu juga tidak membahas soal rencana pemerintah memperbaiki kebijakan ekonomi yang menyebabkan beban hidup masyarakat semakin berat.
Salah satunya adalah mengevaluasi penerapan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memicu aksi demontrasi.
“Jika kita lacak lagi kenapa demontrasi meluas dan membesar karena para wakil rakyat ini melupakan persoalan ekonomi rakyat yang masih lesu. Dan di saat bersamaan DPR minta tunjangan yang angkanya tidak masuk akal,” terangnya.
Lebih lanjut, Darmawan mengatakan pertemuan dengan partai politik juga tidak membahas reformasi partai politik. Padahal kata Darmawan, isu ini merupakan salah satu tuntutan rakyat.
“Reformasi politik adalah salah satu tuntutan rakyat, karena selama ini partai politik justru menghasilkan bandut politik yang sering menghina dan memarjinalkan rakyat,” terangnya.
KMHDI mengingatkan, bila aspirasi rakyat terus diabaikan, eskalasi aksi massa akan semakin besar.
Oleh karena itu, Darmawan mendesak agar pemerintah dan DPR segera mengubah arah kebijakan dengan mendahulukan kepentingan rakyat, bukan segelintir elit politik.
