Bandar Lampung, kmhdi.org — Ketua Bidang Kajian dan Isu PC KMHDI Lampung Selatan, I Kadek Maruta Pracheta, menyampaikan protes keras terhadap tindakan kekerasan aparat saat mengamankan peserta aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) di depan Kantor Gubernur Lampung pada Senin pagi (5/5).
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat atas merosotnya harga singkong dan ketidakpastian kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi nasib para petani. Namun, suasana aksi yang berlangsung damai mendadak berubah ketika aparat membubarkan massa dengan tindakan yang dinilai berlebihan dan mengarah pada kekerasan fisik.
“Aksi ini damai, tapi justru disambut dengan kekerasan oleh aparat. Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang,” ujar I Kadek Maruta Pracheta.
Salah satu korban dalam kejadian itu adalah I Nengah Candra Irawan, Ketua PD KMHDI Lampung, yang saat itu tengah duduk di tangga gedung sambil menanti hasil dialog antara perwakilan massa dan pejabat pemerintah. Ia justru menjadi korban pemukulan hingga tak sadarkan diri.
Saat ini, korban masih dalam kondisi perawatan intensif di RSUD A. Dadi Tjokrodipo, dan terus mendapat pengawasan medis.
Kadek Maruta menegaskan bahwa hak untuk melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi, dan tidak boleh dibungkam dengan cara-cara kekerasan. Aparat seharusnya menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan pelaku intimidasi dan kekerasan.
“Kami mendesak Kapolda Lampung, Pemerintah Provinsi, serta lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk turun tangan menyelidiki dan menindak tegas pelaku di lapangan. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi bagian dari pengelolaan aspirasi rakyat,” pungkasnya.
PC KMHDI Lampung Selatan menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap perjuangan petani singkong serta terhadap para korban dalam aksi tersebut. Gerakan solidaritas akan terus digelorakan untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat kecil tetap ditegakkan.
