Palangka Raya, kmhdi.org –Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Palangka Raya menyatakan bahwa program food estate yang tengah dijalankan di kabupaten kapuas, pulang pisau dan gunung mas provinsi Kalimantan Tengah perlu dievaluasi secara mendalam.
Program yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi ketahanan pangan nasional ini dinilai masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, yang berpotensi memengaruhi keberhasilannya (10/11).
Ketua PC KMHDI Palangka Raya mengungkapkan bahwa meskipun program food estate memiliki tujuan mulia dalam upaya mencapai kemandirian pangan, implementasinya di Kalimantan Tengah justru menimbulkan berbagai permasalahan baru.
“Kami melihat ada beberapa faktor yang menghambat keberhasilan program ini, mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat lokal,” ungkap Aldi Wira Prayoga.
Dalam evaluasinya, ketua PC KMHDI Palangka Raya menyoroti Faktor penghambat
Lahan yang tidak sesuai untuk petani, tanah yang banyak mengandung unsur hara, tingginya tingkat keasaman di lahan gambut, ketidakjelasan regulasi soal distribusi pangan serta pengelolaan yang buruk, dampak lingkungan yang timbul akibat pembukaan lahan secara masif, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan food estate juga dirasa masih kurang maksimal. Mereka menilai, masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif agar memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program tersebut. Salah satu perusahaan yang diketahui telah membuka perkebunan sawit di lahan tersebut adalah PT Wira Usahatama Lestari (WUL), yang berada di sebelah lahan sawah milik Kelompok Tani Aneka Tarea, di wilayah Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, lahan Food Estate terancam beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.
“Kami mendorong agar pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi yang komprehensif. Program ini harus benar-benar melibatkan masyarakat lokal, serta mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan ekonomi lokal. Tanpa itu, kami khawatir program ini tidak akan berjalan secara berkelanjutan dan malah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tambah aldi wira prayoga
PC KMHDI Palangka Raya berharap pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat setempat, agar tujuan mulia dari food estate dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, diharapkan program food estate di Kalimantan Tengah ini dapat menjadi proyek percontohan yang sukses dalam ketahanan pangan nasional dan sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat.
