Jakarta, kmhdi.org – Pemilihan umum atau disingkatnya pemilu merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi diIndonesia. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahunan sekali untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislative Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kota. Dalam sejarahnya pemilu telah diselenggarakan sebanyak 12 kali sejak tahun 1955 sampai tahun 2019 dan tahun 2024 menjadi pemilu yang ke 13 untuk diselenggarakan.
Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar utama. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, beberapa aspek kunci yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan meliputi lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia, sehingga penting rasanya bagi organisasi kemahasiswaan Hindu ini memberikan pandangan terkait Pembangunan Berkelanjutan Dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam Dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, Dan Desa.
Berikut ini sekilas pandangan KMHDI terkait enam substansi yang kebetulan juga menjadi pembahasan dalam debat calon wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2024 berlokasi di Jakarta Convention Center (JCC)
- Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah elemen utama dalam pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim, deforestasi, polusi udara dan air menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada 2023 mencapai 72,54 dari skala 100 poin, meningkat tipis dibanding 2022. Indeks ini merupakan nilai komposit atau gabungan dari indeks kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut di seluruh provinsi Indonesia. Rincian parameter, metode, dan kategorisasi indeks tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021. Berikut rincian nilai IKLH Indonesia pada 2023 berdasarkan komponen dan kategori kualitasnya:
• Indeks kualitas air: 54,59 (kualitas sedang)
• Indeks kualitas udara: 88,67 (kualitas baik)
• Indeks kualitas tutupan lahan: 61,79 (kualitas sedang)
• Indeks kualitas air laut: 78,84 (kualitas baik)
Penting disadari untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu adanya upaya pelestarian lingkungan, restorasi ekosistem, dan penerapan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. - Sumber Daya Alam dan Energi
Pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan efisien menjadi langkah kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan diversifikasi sumber energi menjadi strategi yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan.
Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar didunia, yang dimana nikel merupakan bahan utama yang diperlukan untuk pembuatan baterai bagi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun, cadangan nikel Indonesia mencapai angka 5,3 miliar ton, dengan potensi yang terhitung hingga 17 miliar ton (Sumber: data kementerian ESDM). Tentunya dengan potensi nikel yang begitu besar ini diharapkan dapat membawa Indonesia segera menuju transisi energi ke energi baru terbarukan dan mulai mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. - Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
Pertanian berkelanjutan melibatkan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan, dan memastikan ketahanan pangan. Inovasi dalam bidang pertanian organik, pengelolaan air yang efisien, dan praktik-praktik permaculture dapat membantu mencapai tujuan ini. Permasalahan pangan tidak pernah bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, sebab pangan merupakan sumber energi bagi setiap insan manusia.
Sepanjang tahun 2023 indonesia mengalami bencana krisis iklim yang sering disebut El Nino, kondisi ini memberikan efek domino bagi ketersediaan pangan dalam negeri terutama pada komoditi beras. Hal ini dikarenakan menurunnya produktivitas petani yang disebabkan kekeringan lahan yang cukup lama. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton sepanjang 2023. Angka ini meningkat 613,61% dibanding 2022 (year-on-year/yoy).
Demi menjaga kestabilan pangan diIndonesia perlu adanya kesadaran kolektif baik dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian alamnya agar dapat meminimlisir efek dari El Nino, kemudian pemerintah dipandang perlu mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya khsususnya beras dengan memberikan subsidi pupuk serta menjaga ketersediaan pupuk. - Agraria: Hak Tanah dan Keadilan
Reformasi agraria menjadi hal penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pemastian hak tanah bagi masyarakat, perlindungan terhadap petani kecil, dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan adalah aspek kunci dalam menciptakan masyarakat agraria yang adil dan berkelanjutan. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK).
Konflik agraria memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat. Dampak tersebut meliputi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan konflik agraria tidak mudah dalam penyelesaiannya, perlu adanya keberanian yang tinggi bagi para pemangku kebijakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan konflik agrarian ini. - Masyarakat Adat
Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang berharga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut dan menjaga keberagaman budaya dan pengetahuan lokal. Menurut data yang dihimpun Tanahkita.id, selama periode 1988-Juli 2023 ada 562 kasus konflik lahan yang tercatat di Indonesia. Konflik yang terjadi selama periode tersebut melibatkan lahan sengketa dengan luas total sekitar 5,16 juta hektare, dan tercatat sudah memakan korban jiwa sekitar 868,5 ribu orang. Selama periode 1988-Juli 2023 konflik lahan paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni 126 kasus.
Ada cukup banyak pula kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat seperti terlihat pada grafik. Tanahkita.id juga mencatat, dalam periode 1988-Juli 2023 konflik lahan di dalam negeri paling banyak terkait dengan sektor perkebunan, yakni 286 kasus. Marak juga konflik lahan berupa sengketa di area hutan produksi (84 kasus), pertambangan (62 kasus), hutan konservasi (37 kasus), hutan lindung (33 kasus), proyek infrastruktur (14 kasus), dan wilayah transmigrasi (11 kasus). Kasus Rempang Menambah Daftar Konflik Lahan Indonesia pada menjelang akhir tahun 2023 kemarin.
Adanya ketimpangan status kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menyebabkan meningkatnya konflik pertanahan di Indonesia. Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sangat disayangkan fenoma-fenoma konflik permasalahan sengketa lahan bersama masyarakat adat seringkali tidak menemukan titik solusinya. Rancangan Undang-Undang Masyarakat adat yang diharapkan dapat menjadi satu produk payung hukum yang dapat melindungi masyarakat adat tidak kunjung disahkan, penting rasanya pada pesta demokrasi ini dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang berani membela masyarakat hukum adat dalam mempertahankan hak dan kewajiban mereka, salah satunya dengan mendorong pengesahan RUU Masyarakat adat. - Desa yang Berkelanjutan
Desa menjadi pusat perhatian dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai desa yang berkelanjutan.
Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), jumlah desa yang berstatus “maju” dan “mandiri” di Indonesia semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, jumlah desa yang berstatus “maju” sebanyak 8.647 desa. Jumlah desa dengan status tersebut terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada 2023 yang mencapai 23.030 desa. Kemudian, jumlah desa yang berstatus “mandiri” di Indonesia pada 2019 hanya ada sebanyak 819 desa. Angkanya juga konsisten terus meningkat hingga mencapai 11.456 desa pada 2023.
Kendati desa “maju” dan “mandiri” meningkat, namun jumlah desa di Indonesia yang masih berstatus “berkembang” dan “tertinggal” masih cukup tinggi di tengah trennya yang terus menurun dalam lima tahun terakhir. Tercatat, jumlah desa dengan status “berkembang” di Indonesia turun dari 2019 yang sebanyak 38.185 desa menjadi 28.752 desa pada 2023. Namun, jumlah desa dengan status “berkembang” sempat meningkat pada 2020 menjadi 39.866 desa. Lalu, jumlah desa yang bertatus “tertinggal” konsisten menyusut dari 2019 yang mencapai 17.626 desa menjadi 6.803 desa pada 2023.
Sementara di sisi lain, desa dengan status “sangat tertinggal” justru cenderung masih mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, jumlahnya sebanyak 3.536 desa lalu jumlahnya menjadi 4.382 desa pada 2023.
Desa merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya perhatian serius bagi pemerintah untuk mewujudkan desa kemandirian desa. penting juga rasannya desa harus menjadi tempat ternyaman bagi para pelaku usaha, Pendidikan, industry, dan lain sebagainya untuk menekan angka urbanisasi diIndonesia.
Dengan memperhatikan keenam aspek di atas, pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi konsep, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi prioritas utama bagi semua pemangku kepentingan.
Daftar Referensi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-meningkat-pada-2023#:~:text=Indeks%20Kualitas%20Lingkungan%20Hidup%20(IKLH,poin%2C%20meningkat%20tipis%20dibanding%202022.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230920100958-4-473962/cadangan-nikel-ri-habis-15-tahun-lagi-ini-kata-menteri-esdm
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/16/indonesia-impor-beras-3-juta-ton-pada-2023-terbesar-dalam-lima-tahun
https://www.cnnindonesia.com/tag/konflik-agraria
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/jumlah-desa-maju-dan-mandiri-di-indonesia-semakin-meningkat-ini-trennya
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/12/ini-provinsi-dengan-kasus-konflik-lahan-terbanyak-di-indonesia
