Jakarta, kmhdi.org – Sekretaris Jendral (Sekjend) KMHDI Teddy Chrisprimanata Putra menegaskan bahwa aksi untuk meminta KPK mengusut dugaan pungli dan korupsi di tubuh Ditjen Bimas Hindu di depan Gedung KPK pada Senin tidak ditunggangi kepentingan politik atau kelompok tertentu (9/9/2024).
Ia mengatakan aksi tersebut merupakan implementasi dari proses kaderisasi KMHDI yang mendoktrin kader agar selalu setia membela kepentingan umat Hindu dan bangsa Indonesia.
“Saya tegaskan aksi ini tidak ditunggangi kepentingan politik atau kelompok tertentu,” ungkapnya dalam orasi.
Teddy menegaskan hal tersebut, lantaran ada sejumlah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba mempelintir aksi tersebut.
Lebih lanjut, Teddy mengatakan bahwa praktik pungli dan korupsi dalam tubuh Ditjen Bimas Hindu tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan praktik tersebut hanya akan merugikan umat Hindu.
Teddy mengatakan saat ini anggaran untuk Ditjen Bimas Hindu masih minim. Namun nyatanya anggaran yang minim tersebut malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi.
“Bagaimana umat Hindu mau maju, jika anggaranya saja yang masih minim malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Ditjen Bimas Hindu,” terangnya.
Ia pun meminta KPK untuk segera memeriksa anggaran negara yang dikelola oleh Ditjen Bimas Hindu. Pemeriksaan oleh KPK penting agar praktik-praktik pungli dan korupsi dapat diberantas di lembaga yang dicintai umat Hindu tersebut.
