Jakarta, kmhdi.org -Salah satu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KMHDI XVI di Bandung, Jawa Barat, merekomendasikan kenaikan anggaran umat Hindu di Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (8/11).
KMHDI menganggap kenaikan anggaran ini bertujuan mengoptimalkan pemberdayaan umat dalam bidang agama, sosial, dan terkhusus pendidikan keagamaan Hindu.
Kepala Departemen Kaderisasi PP KMHDI I Putu Andre Juliana mengatakan berdasarkan hitungan KMHDI idealnya anggaran umat Hindu di Kemenag sebesar 1,7 persen dari total anggaran Kementerian Agama.
Jika merujuk pada Pagu Anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025 sebesar Rp 79 triliun lebih, seharusnya kata Andre, anggaran umat Hindu sekitar Rp 1,3 triliun lebih.
“Ukuran 1,7 persen ini didasari atas populasi warga Indonesia yang beragama Hindu,” kata Andre.
Andre mengatakan jika anggaran umat Hindu sebesar Rp 1,3 triliun maka anggaran tersebut dapat diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya yang baru disahkan berdasarkan PMA No 2 Tahun 2024.
Menurut Andre, sebagai institusi baru, Pendidikan Widyalaya diharapkan dapat menjawab problematika umat Hindu dari sisi pendidikan. Untuk bisa mencapai tujuan itu, dibutuhkan dukungan salah satunya berupa anggaran.
“Keberadaan dan dukungan anggaran di tengah proses pembentukan satuan Pendidikan Widyalaya di seluruh Indonesia sangat penting untuk mempromosikan pendidikan Widyalaya di tengah masyarakat,” terangnya.
Di samping Pendidikan Widyalaya, kata Andre Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) juga memerlukan dukungan dana cukup besar untuk melakukan pemberdayaan dan pendidikan kepada SDM Hindu sebagai wujud mencerdaskan kehidupan bangsa.
