Mataram, kmhdi.org – Mimbar Rakyat yang digelar aliansi Cipayung Plus (HMI, IMM, KAMMI, PMII, LMND, KMHDI, GMNI) di Tuwa Kawa, Mataram, menjadi ajang konsolidasi sekaligus penegasan sikap mahasiswa terhadap situasi bangsa dan daerah. Dalam forum yang berlangsung pada Selasa lalu, mahasiswa mengusung Gerakan 09 September dengan sembilan tuntutan utama yang mencerminkan kegelisahan rakyat NTB maupun Indonesia secara umum. (10/9)
Adapun sembilan tuntutan yang disuarakan, di antaranya: pembebasan aktivis yang ditahan selama gelombang aksi Agustus–September, desakan reformasi kelembagaan DPR, reformasi struktural dan kultural Polri, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, peninjauan Perda No. 07/2017 tentang tunjangan DPRD NTB, percepatan pembangunan yang berpihak pada rakyat, penguatan kebijakan akuntabel dan meritokratis, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan represi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi terhadap aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.
“Saya tidak anti kritik. Justru kritik penting agar kekuasaan tidak korup. Aspirasi yang adik-adik sampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” tegasnya.
Pernyataan tegas juga disampaikan oleh perwakilan Cipayung Plus NTB yang menegaskan bahwa Mimbar Rakyat bukan ruang basa-basi, melainkan momentum untuk mendesak pemerintah menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
“Kami mengingatkan, tuntutan rakyat bukan sekadar catatan untuk dibaca lalu dilupakan. Pemerintah jangan hanya memberi apresiasi dan kata manis, tapi segera wujudkan dalam kebijakan nyata. Bebaskan aktivis, sahkan RUU Perampasan Aset, hentikan kriminalisasi, dan benahi hukum yang timpang. Kalau tidak, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Selain itu, kritik juga diarahkan kepada sikap Pemprov NTB yang kerap menonjolkan jargon tiga pilar pembangunan (kemiskinan, ketahanan pangan, pariwisata), namun realitas di lapangan jauh dari janji.
“Rakyat tidak butuh jargon. Rakyat butuh solusi konkret. Jangan bicara soal pariwisata sementara kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, dan kriminalisasi aktivis terus terjadi. Pemerintah harus berani berpihak, bukan sekadar menjaga citra,” tambahnya.
Aliansi Cipayung Plus NTB menegaskan bahwa Gerakan 9 September adalah alarm politik bagi pemerintah dan DPR. Jika tuntutan ini tidak dijalankan, mahasiswa bersama rakyat akan terus melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan.
