Jakarta, kmhdi.org – Organisasi mahasiswa selalu lahir dari kegelisahan zaman. Ia menjadi ruang belajar, perlawanan, sekaligus harapan akan lahirnya kepemimpinan masa depan. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), yang telah berdiri lebih dari tiga dekade, tumbuh dengan semangat tersebut: membangun kader intelektual umat Hindu yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan.
Namun, dinamika mutakhir menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa, termasuk KMHDI, tengah menghadapi ujian yang tidak ringan. Idealisme yang dahulu menjadi fondasi gerakan kini berhadapan dengan realitas politik dan ekonomi yang semakin kompleks. Intervensi kepentingan politik, mahalnya biaya operasional organisasi, serta ketergantungan pada jejaring kekuasaan membuat organisasi mahasiswa berada dalam posisi rawan terseret ke dalam politik pragmatis.
Jejaring Alumni dan Dilema Independensi
Sebagai organisasi yang matang secara usia, KMHDI memiliki modal sosial yang besar. Banyak alumninya kini berkiprah dalam partai politik, lembaga negara, maupun jabatan publik strategis. Dalam batas tertentu, kondisi ini merupakan kekuatan berupa akses, pengalaman, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan bangsa.
Namun, persoalan muncul ketika relasi tersebut tidak dikelola secara berjarak dan beretika. Ketergantungan organisasi terhadap dukungan politik senior, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun legitimasi, berpotensi menggerus independensi organisasi. Pada titik ini, agenda kaderisasi dan sikap organisasi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan kader dan realitas sosial, melainkan oleh kepentingan politik pragmatis yang bersifat jangka pendek.
KMHDI berada pada posisi krusial: tetap berdiri sebagai organisasi kader yang independen, atau perlahan kehilangan daya kritisnya karena kompromi pragmatis.
Negara dan Kekosongan Arah Pembinaan
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Dalam hal ini, negara turut memiliki tanggung jawab dalam membentuk ekosistem organisasi mahasiswa yang sehat. Namun, hingga kini, arah kebijakan pembinaan organisasi mahasiswa masih belum jelas dan tak konsisten. Relasi negara dengan mahasiswa sering kali bersifat situasional, mendukung ketika sejalan, mencurigai ketika kritis.
Ketidakjelasan ini mendorong organisasi mahasiswa mencari jalan aman di luar mekanisme pembinaan yang ideal. Dalam situasi tertentu, kedekatan dengan kekuatan politik menjadi pilihan praktis untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Namun pilihan ini menyimpan risiko besar: organisasi kehilangan otonomi dan terjebak dalam relasi transaksional.
Bagi KMHDI, situasi ini menuntut kejelasan sikap. Tanpa garis batas yang tegas, organisasi akan mudah terseret arus pragmatisme yang justru bertentangan dengan nilai dasar perjuangannya.
Adaptasi yang Berprinsip
Di era perubahan yang cepat, organisasi mahasiswa tidak mungkin bersikap defensif atau tertutup. Adaptasi adalah keharusan. Namun adaptasi yang tidak berlandaskan prinsip hanya akan mempercepat krisis identitas organisasi.
KMHDI perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta dalam kerangka kemitraan yang transparan dan setara. Kolaborasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas kader, pengabdian masyarakat, dan kontribusi nyata bagi pembangunan umat Hindu dan bangsa, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan jangka pendek organisasi.
Adaptasi yang berprinsip memungkinkan KMHDI tetap relevan tanpa kehilangan jati diri sebagai organisasi kader.
Kaderisasi yang Relevan dengan Zaman
Sebagai organisasi kader, masa depan KMHDI sangat ditentukan oleh kualitas kaderisasinya. Tantangan hari ini menuntut pembaharuan materi dan pendekatan kaderisasi agar selaras dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi.
Kader KMHDI perlu dibekali tidak hanya dengan kesadaran ideologis, tetapi juga kemampuan analisis kebijakan publik, kepemimpinan, dan profesionalisme. Penyesuaian isu kaderisasi dengan arah pembangunan nasional bukanlah bentuk kompromi, melainkan strategi agar organisasi tetap memiliki ruang dialog dan pengaruh.
Tanpa pembaharuan kaderisasi, organisasi berisiko melahirkan kader yang idealis dalam retorika, tetapi rapuh dalam praktik.
Berdikari sebagai Strategi Organisasi
Salah satu akar keterjebakan organisasi mahasiswa dalam politik pragmatis adalah ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, gagasan berdikari perlu ditempatkan sebagai agenda strategis KMHDI.
Kemandirian ekonomi melalui pengelolaan unit atau badan usaha organisasi secara profesional akan memberi ruang bagi KMHDI untuk menjalankan kaderisasi, advokasi, dan pengabdian tanpa tekanan politik. Berdikari bukan berarti menutup diri dari kolaborasi, melainkan memperkuat posisi tawar organisasi agar tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan eksternal. Dalam konteks ini, kemandirian adalah prasyarat bagi kebebasan bersikap.
KMHDI tidak kekurangan sejarah, kader, maupun jejaring. Tantangan terbesarnya hari ini adalah menjaga idealisme di tengah godaan pragmatisme. Masa depan organisasi tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan kekuasaan, melainkan seberapa teguh ia menjaga independensi dan kemandirian.
Jika KMHDI mampu memperkuat kaderisasi, membangun kolaborasi berprinsip, dan berdikari secara ekonomi, maka organisasi ini akan tetap relevan sebagai kekuatan moral dan intelektual di tengah perubahan zaman.
Penulis : I Wayan Darmawan (Ketua Umum KMHDI)
