Bandung, kmhdi.org – Selamat datang di musim demokrasi KMHDI, sebuah panggung megah di mana flyer digital bertebaran dan jargon-jargon setinggi langit mulai memenuhi beranda media sosial. Kita melihat para Calon Ketua Umum sibuk membangun citra di dunia maya dengan konten yang lebih mirip “tor-monitor ketua” daripada gagasan substansial untuk organisasi. Mereka bangga memamerkan foto bersama pejabat negara atau pengusaha besar, seolah itu menjadi bukti keberhasilan lobi. Padahal, bagi kader di tingkat cabang, foto-foto tersebut sama sekali tidak berguna. Foto itu tidak bisa membantu membayar sewa sekretariat yang menunggak, tidak membuka jalan bagi kader daerah untuk mendapatkan beasiswa, dan tidak pula menambah ruang belajar bagi kader di daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tataran pusat, sebagian elit terlalu asyik dengan panggungnya sendiri sementara daerah dibiarkan berjuang sendirian.
Masalah utama yang harus dihadapi adalah rusaknya sistem kaderisasi kita. Ideologi Moksartham Jagadhita ya ca iti Dharma yang tertuang dalam Purwaka KMHDI kini hanya menjadi pajangan di spanduk kegiatan. Implementasi Dharma Agama dan Dharma Negara dalam proses kaderisasi sering kali hanya dijadikan syarat administratif untuk pencalonan ketua, bukan lagi mendarah daging dalam diri kader. Sistem kaderisasi yang berjalan hari ini hanyalah formalitas: datang, duduk, mendengarkan, lalu pulang dengan sertifikat. Proses itu tidak lagi menyentuh naluri kader, tidak menumbuhkan militansi, dan gagal membentuk intelektual yang tajam. Ini adalah pembodohan sistematis yang dibungkus rapi dengan nama “kaderisasi.”
Elit organisasi terlalu sering menghabiskan waktu berjam-jam memperdebatkan siapa yang layak menjadi trainer, atau berapa banyak trainer yang harus dicetak, sementara kurikulum kaderisasi tetap usang. KMHDI di kota-kota besar tertinggal jauh dalam menghadapi perkembangan ide dan teknologi. Organisasi mahasiswa lain sudah berbicara tentang arah kaderisasi berbasis data, penyaluran kader ke dunia profesional, dan pembangunan kapasitas yang konkret. Jika organisasi ini hanya melatih kader untuk berpidato tanpa memperkaya isi pikirannya, jangan heran jika suatu hari KMHDI hanya menjadi penonton di pinggiran arus kemajuan bangsa.
Caketum terpilih harus berani membawa organisasi ini ke arah pragmatisme yang sehat. Selama ini, kata pragmatis sering dianggap kotor dan identik dengan politik transaksional. Padahal, pragmatisme sejati adalah kemampuan mengubah gagasan menjadi manfaat nyata bagi kader dan umat. Ketua Umum tidak boleh hanya sibuk mempercantik laporan dengan foto-foto bersama menteri, tetapi harus mampu membuka akses bagi kader daerah agar bisa terlibat dalam program strategis nasional maupun daerah. Kepemimpinan pusat tidak seharusnya membebani cabang dengan program yang mahal tanpa dukungan fasilitas dan jejaring.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah intervensi alumni yang masih ingin berkuasa lewat tangan kader aktif. Organisasi ini bukan alat kendali jarak jauh bagi mereka yang sudah purna. Kesejahteraan kader dari Sabang sampai Merauke jauh lebih penting daripada memenuhi ambisi individu yang ingin mempertahankan pengaruh. Pemimpin baru harus berani menolak intervensi semacam itu dan lebih banyak melihat ke bawah, bukan ke atas.
Selain itu, budaya “pemburu legacy” harus segera dihentikan. Banyak pemimpin yang terobsesi meninggalkan nama besar dengan membuat program megah yang tidak relevan. Mereka sibuk membangun citra agar sulit ditandingi oleh penerusnya. Ini adalah bentuk egoisme yang merusak, karena mereka membangun gedung kebanggaan di atas keringat kader yang kelelahan dan tak sejahtera. Keberhasilan seorang ketua tidak diukur dari seberapa banyak proyek besar yang ia tinggalkan, tetapi dari seberapa siap kader-kadernya melanjutkan perjuangan dengan penuh semangat dan kesejahteraan.
Caketum KMHDI mendatang harus berhenti menjadi sekadar model foto bersama pejabat atau alat pemuas ego kolektif. Menjadi pemimpin berarti menjadi jembatan antara idealisme dan realitas. Pragmatisme bukan soal bagi-bagi jabatan, melainkan tentang bagaimana organisasi menjadi wadah yang adil dan relevan bagi berbagai jalan hidup kader — baik profesional, intelektual, maupun sosial.
Jika pemimpin hanya sibuk memainkan musik “tor-monitor ketua” tanpa memberi akses, dukungan, dan kesejahteraan bagi kader, maka kepemimpinannya tak lebih dari parade narsisme. KMHDI tidak butuh ketua yang pandai bergaya, melainkan arsitek yang mampu membumikan Purwaka ke dalam tindakan nyata dan membangun jembatan antara nilai Dharma dan kebutuhan kader di bumi.
Penulis: Tangkas Gede Hary Angga Purnama Damai (Anggota Biro Kaderisasi PD KMHDI Jawa Barat)
