Palangkaraya, kmhdi.org – Isu transmigrasi kembali mencuat dan memicu perdebatan di berbagai kalangan, khususnya di Kalimantan Tengah. Menyikapi hal ini, Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalimantan Tengah, Juprianto, menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada pro dan kontra, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan oleh program tersebut (27/07).
Menurut Juprianto, PD KMHDI Kalteng tidak berada dalam posisi menolak atau mendukung sepenuhnya program transmigrasi, tetapi lebih menekankan pentingnya pengukuran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin berpolemik soal pro atau kontra. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan transmigrasi benar-benar memberi kontribusi positif terhadap daerah dan tidak justru menimbulkan ketimpangan baru,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pemerataan infrastruktur, dan kolaborasi budaya yang sehat harus menjadi prioritas utama apabila transmigrasi terus dijalankan di Kalimantan.
“Kami mendukung segala program yang mendorong kemajuan Kalimantan, tetapi tentu dengan catatan harus inklusif, memperhatikan kearifan lokal, dan tidak menggeser posisi masyarakat asli,” ujarnya.
PD KMHDI Kalteng juga menyerukan agar pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, melibatkan organisasi kepemudaan dan lembaga adat dalam setiap proses perencanaan serta evaluasi program transmigrasi.
“Pemuda tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus duduk bersama, menyampaikan pandangan, dan ikut mengawal agar program transmigrasi tidak melukai keutuhan sosial di daerah,” tambahnya.
Dalam semangat menjaga keseimbangan demi masa depan Kalimantan Tengah, PD KMHDI Kalteng berharap agar isu transmigrasi tidak dijadikan komoditas politik, melainkan dibahas secara rasional dan ilmiah demi terwujudnya keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
“Kemajuan Kalimantan harus dibangun dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong – bukan pertentangan,” tutup Juprianto.
