Denpasar, kmhdi.org – Kasus kriminalitas di Bali terus meningkat setiap tahunnya dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan pariwisata. Merujuk pada data akhir tahun yang dirilis oleh Polda Bali, angka kriminalitas di provinsi ini mengalami peningkatan dari 2022 hingga 2024. Kondisi ini menuntut adanya langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif (4/3).
Tingginya angka kejahatan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum, seperti razia kepolisian dan pelaksanaan Kartu Identitas Penduduk Nonpermanen (Kipem) oleh Desa Adat, perlu diperkuat dan dimaksimalkan. Penanganan kasus oleh Polda Bali tidak cukup hanya sebatas penyelesaian perkara yang telah terjadi, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan preventif guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Ketua PD KMHDI Bali, I Putu Dika Adi Suantara, menyoroti keresahan masyarakat akibat maraknya kasus perampokan, pembegalan, dan pencurian yang terjadi belakangan ini.
“Saat ini masyarakat Bali sedang dibuat khawatir oleh kasus perampokan, pembegalan, maupun pencurian di Bali. Harus ada langkah strategis dan taktis dari Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi kasus kriminal yang ada di Bali,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh elemen harus bersatu dalam menjaga keamanan Bali. Sinergi antara Kepolisian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Desa Adat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat.
Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kriminalitas. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya koordinasi yang baik antara seluruh pihak, diharapkan Bali dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan nyaman bagi warganya serta wisatawan.
