Jakarta, kmhdi.org – Perhelatan Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang berlangsung di Lampung tahun 2026 ini bukan sekadar agenda konstitusi dua tahunan untuk mengganti nakhoda organisasi. Lebih dari itu, Mahasabha kali ini adalah “uji nyali” bagi nalar kepemimpinan mahasiswa Hindu di tengah gempuran disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Saat ini, beberapa nama calon ketua umum telah muncul ke permukaan dengan membawa jargon-jargon besar masing-masing dengan harapan meraup suara. Namun, pertanyaan fundamentalnya adalah: Apakah janji-janji tersebut memiliki basis eksekusi yang kuat, ataukah hanya sekadar komoditas politik demi meraup suara cabang dan daerah?
Sejarah mencatat bahwa organisasi mahasiswa seringkali terjebak dalam romantisme masa lalu—terlalu fokus pada retorika di atas podium, namun gagap saat berhadapan dengan data. Di era sekarang, KMHDI tidak lagi membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berorasi. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki literasi data dan kecakapan diplomasi publik.
Calon pemimpin yang ideal harus mampu menjelaskan bagaimana visi dan misi yang diusungnya dapat memutus ketergantungan dan memberikan solusi konkrit untuk organisasi tanpa menggadaikan idealisme. Mereka harus mampu menjawab tantangan: bagaimana KMHDI bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu strategis, mulai dari pendidikan, reforma agraria, hak-hak sipil, hingga moderasi beragama berbasis riset yang mendalam.
Salah satu kerentanan yang sering muncul dalam tubuh organisasi nasional adalah jurang kualitas antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang di daerah pelosok. Seringkali, visi besar di tingkat pusat tidak membumi atau bahkan membebani kader di tingkat bawah dengan urusan administrasi yang kaku.
Kesiapan para calon harus diukur dari keberpihakan mereka terhadap penguatan kaderisasi di daerah. Pemimpin masa depan KMHDI adalah mereka yang berani melakukan desentralisasi gagasan—memberikan ruang seluas-luasnya bagi PC dan PD untuk berinovasi sesuai konteks lokalnya masing-masing, namun tetap dalam satu tarikan napas perjuangan nasional.
Menjelang pemilihan, kader tidak boleh terpaku pada “siapa yang paling populer” di media sosial. Kita harus menagih draf peta jalan (roadmap) organisasi dari para kandidat.
- Bagaimana mereka mengelola database kader secara terintegrasi?
- Apa strategi konkrit mereka untuk meningkatkan serapan alumni di sektor publik pasca-Mahasabha?
- Bagaimana posisi KMHDI dalam menjaga independensi di tengah tarikan kepentingan politik praktis?
Kesiapan seorang calon bukan dilihat dari banyaknya spanduk yang terpasang, melainkan dari kedalaman argumen yang mereka tawarkan dalam uji publik.
Mahasabha XIV adalah momentum kedaulatan bagi setiap delegasi. Memilih pemimpin karena kedekatan primordial atau janji-janji pragmatis adalah bentuk pengkhianatan terhadap jati diri organisasi.
Kita membutuhkan sosok yang mampu mengawinkan Dharma Sidhi (keberhasilan dalam kebenaran) dengan Modernitas. Jika kita salah memilih, KMHDI hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah pergerakan mahasiswa. Namun jika kita memilih dengan nalar dan integritas, Mahasabha Lampung akan menjadi tonggak kebangkitan intelektual Hindu Indonesia.
Selamat ber-Mahasabha.
Satya Bela Dharma…!
Penulis : I Wayan Sugita Kader KMHDI
