Jakarta, kmhdi.org – Pembangunan Sekretariat atau Creative Space Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menuai atensi tajam dari internal organisasi. Proyek yang dimulai sejak 2025 pada masa kepemimpinan Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Darmawan, dinilai berisiko menimbulkan beban utang bagi kepemimpinan selanjutnya, sekaligus berdampak langsung pada tertundanya pelaksanaan Mahasabha KMHDI.
Creative Space KMHDI digadang-gadang sebagai Rumah Kreatif Mahasiswa Hindu dan diproyeksikan menjadi sekretariat yang layak serta representatif bagi organisasi yang telah berdiri selama 32 tahun. Namun, Pembangunan Creative Space disebut menelan anggaran yang tidak sedikit. Hingga mendekati masa pergantian Ketua Umum PP KMHDI, progres pembangunan dilaporkan belum mencapai 100 %.
Kondisi ini memunculkan perbandingan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang belum rampung sepenuhnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan meninggalkan konsekuensi anggaran bagi pemerintahan selanjutnya. Sejumlah kader menilai, pembangunan Creative Space KMHDI berada pada situasi serupa—ambisius di awal, namun berpotensi menyisakan persoalan struktural dan finansial di kemudian hari.
Upaya penggalangan dana pembangunan Creative Space dilakukan melalui berbagai sumber, mulai dari bantuan alumni, pemerintah, hingga pemangku kepentingan terkait. Namun, keterbatasan anggaran dinilai menjadi persoalan serius, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan menurunnya kontribusi bantuan alumni dalam beberapa waktu terakhir.
Dampak pembangunan Creative Space juga dirasakan pada sektor regenerasi organisasi. Mahasabha XIV KMHDI, sebagai kongres tertinggi organisasi mahasiswa Hindu yang seharusnya dilaksanakan setiap dua tahun sekali, terpaksa mengalami penundaan dengan alasan keterbatasan anggaran. Melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diikuti seluruh Ketua PD dan PC KMHDI se-Indonesia, disepakati pengunduran jadwal Mahasabha XIV sebanyak dua kali, yang awalnya harus dilaksanakan pada September 2025, kemudian diundur ke Januari 2026, hingga terakhir pada Maret 2026.
Penundaan tersebut memicu kritik bahwa PP KMHDI dinilai mengulur waktu dengan alasan menuntaskan pembangunan Creative Space hingga 100 %. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penyelesaian pembangunan fisik sekretariat dibandingkan pelaksanaan Mahasabha sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan regenerasi kepemimpinan organisasi.
Di satu sisi, kebutuhan akan sekretariat yang layak dinilai wajar bagi organisasi yang telah berusia lebih dari tiga dekade. Namun di sisi lain, pengorbanan terhadap proses regenerasi organisasi dinilai berisiko melemahkan konsolidasi kader dan keberlanjutan kepemimpinan.
Kekhawatiran semakin menguat dengan munculnya sejumlah bakal calon Ketua Umum PP KMHDI periode 2026–2028 yang disebut tidak menjadikan kelanjutan pembangunan Creative Space sebagai bagian dari visi dan misi mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan proyek tersebut, sekaligus kekhawatiran bahwa Creative Space KMHDI akan bernasib serupa dengan IKN—proyek besar yang berpotensi mangkrak dan meninggalkan beban bagi kepemimpinan berikutnya.
Dengan berbagai dinamika tersebut, pembangunan Creative Space KMHDI kini menjadi pembahasan serius di internal organisasi. Banyak pihak menilai, PP KMHDI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skala prioritas organisasi agar pembangunan fisik tidak justru mengorbankan stabilitas keuangan dan proses regenerasi yang menjadi fondasi keberlangsungan KMHDI.
Penulis: Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, S.H., M.H (Anggota Departemen Kajian dan Isu PP KMHDI 2023-2025)
