Genap dua tahun pemerintahan Jokowi-JK banyak menuai keritik, tidak hanya dari kalangan professional dan elit politik saja organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus diantaranya PB HMI, PB PMII, DPP IMM, PP KAMMI, PP GMKI, PP KMHDI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI, EN-LMND, PP HIMMAH, DAN PB PII turut turun ke jalan menyuarakan hasil kajiannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – JK selama dua tahun belakangan ini.
Presidium PP KMHDI Putu Wiratnaya mengungkapkan penyampaian evaluasi pemerintahan Jokowi-JK yang disampaikan langsung di depan Istana Merdeka itu didasari atas kekhawatiran mahasiswa Indonesia terhadap kondisi bangsa kedepannya “Pemimpin tidak boleh kebal kritik, selama dua tahun ini banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah. Manuver kebijakan yang dipublikasi besar-besaran melalui media membuat lengah pembuat kebijakan itu sendiri, sehingga hasilnya nihil” ungkpanya.
Presidium Putu Wiratnaya menambahkan terdapat 9 tuntutan yang mereka sebut sebagai Manifesto Mahasiswa Indonesia dalam aksinya, “Pertama mendorong Presiden Jokowi untuk memperhatikan pembangunan nasional yang merata dengan memperhatikan daerah terpencil dan mengutamakan pemberdayaan SDM dalam negeri” ungkapnya.
Kedua, mendesak pembangunan industri pangan strategis demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Mendorong penguatan industri dalam negeri yang berorientasi nilai tambah di segala sektor. Reformasi BUMN agar menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional.
Ketiga, mendorong Presiden Jokowi mewujudkan kemandirian energi dan mengembangkannya, serta menghentikan eksport bahan material mentah dari bumi Indonesia. “Tidak hanya itu, kami juga mendesak Presiden untuk membatalkan proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Reklamasi Teluk Benoa di Bali”ungkap Wiratnaya.
Keempat, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, mendorong konsep pertahanan dan keamanan berbasis kemanusiaan. Juga menolak wacana kembalinya dwi fungsi TNI, serta menciptakan aparat keamanan yang profesional.
Kelima, menciptakan pendidikan berkualitas dan aplikatif yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, mencetak sumber daya yang berkarakter dan berdaya saing global.
Kenam, mendesak Presiden Jokowidodo untuk membangun solidaritas nasional guna menghadapi ancaman budaya yang merusak nilai-nilai pancasila.
Ketujuh, mendorong kebijakan pemerintah yang pro rakyat untuk menekan kesenjangan ekonomi agar tercipta keadilan sosial.
Kedelapan, mahasiswa menolak praktek penegakan hukum yang tebang pilih dan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, serta menuntut segera diselesaikannya kasus-kasus besar yang jalan ditempat.
“Yang terakhir, sistem pengelolaan pemerintah harus berbasis goog governance dan clean government, kami menolak segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Indonesia," tutup Wiartnaya. *Sekum
