![]()
Metro, kmhdi.org – Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada awal tahun 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan Pilkada serentak. Namun, demokrasi yang sehat bukan hanya soal mencoblos, tetapi juga mencakup transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Setuju? Mari kita bersama-sama wujudkan perubahan, bukan hanya menjadi penonton.
SETELAH MENCOBLOS, APA SUDAH SELESAI?
Banyak yang beranggapan bahwa demokrasi hanya sebatas mencoblos saat pemilu. Padahal, demokrasi memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Mengapa pemahaman ini sering terjadi? Berikut beberapa penyebab utamanya:
1. Kurangnya Edukasi Politik
Persoalan ini berakar pada minimnya pendidikan politik yang memadai. Sebagian besar masyarakat hanya diajarkan cara memilih, tanpa dibekali pengetahuan tentang peran mereka dalam mengawasi dan mengawal kebijakan setelah pemilu. Padahal, demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi warga yang terinformasi dan rasional.
Keretakan dalam masyarakat yang terlihat saat ini bukanlah sesuatu yang tak dapat diperbaiki. Ini adalah hasil dari pilihan dan tindakan kita. Dengan memperkuat pendidikan politik, kita dapat mengembalikan persatuan yang menjadi dasar bagi cita-cita demokrasi.
2. Politik = Transaksi
Praktik politik transaksional, seperti mahar politik, serangan fajar, atau penyalahgunaan dana kampanye, sering kali mendominasi proses politik kita. Fenomena ini mengurangi makna sejati demokrasi dan merusak integritas sistem politik. Pemahaman masyarakat perlu diperkuat bahwa politik bukanlah sekadar alat tukar-menukar, melainkan sarana untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.
3. Minimnya Ruang Partisipasi
Banyak orang merasa enggan terlibat dalam politik dengan alasan bahwa suara mereka tidak akan didengar. Akibatnya, apatisme politik meluas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mendorong kesadaran politik sejak dini melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, proses pemilu harus dibuat lebih mudah dan inklusif untuk memastikan semua warga dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.
JANGAN HANYA MENJADI PENONTON
Demokrasi sejatinya adalah soal partisipasi. Jika masyarakat hanya menjadi penonton, jangan heran jika pemerintah tidak bekerja sesuai harapan. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat berhak mengawal setiap kebijakan, termasuk memastikan anggaran negara dikelola dengan transparan. Ingat, pajak yang kita bayar adalah hak kita untuk dikontrol.
APA YANG SERING TERLUPAKAN SETELAH PEMILU?
1. Mengawasi dan Memberikan Kritik
Kritik adalah elemen penting dalam demokrasi. Masyarakat harus berani mengawasi pemerintah dan memberikan solusi atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
2. Ikut Dalam Proses Kebijakan Publik
Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, komunitas masyarakat, atau memberikan ide kepada pemerintah daerah. Jika kebijakan pemerintah sudah tidak berpihak, demonstrasi menjadi langkah terakhir yang dapat diambil.
3. Menagih Janji Kampanye
Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab atas janji-janji yang mereka buat selama kampanye. Dengan membudayakan penagihan janji, kita dapat mendorong akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan.
MANUSIA CERDAS ADALAH KUNCI DEMOKRASI BERKUALITAS
Demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang matang. Harapan perubahan tidak boleh sepenuhnya disandarkan pada pemerintah, tetapi juga harus dimulai dari kita sendiri. Hanya demokrasi yang berkualitas yang dapat menghasilkan pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik akan menciptakan pemerintahan yang adil, aman, dan sejahtera.
Penulis : Gede Widiyana (Kabid Kajisu PC KMHDI Metro)
