Jakarta, kmhdi.org – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan swasembada pangan. Hal ini mengingat kondisi global sedang mengalami ketegangan yang berpotensi menimbulkan krisis pangan (8/11).
Percepatan swasembada pangan tersebut tercantum dalam hasil Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KMHDI XVI di Bandung Jawa Barat.
Kepala Departemen Sosial dan Masyarakat Wayan Ardi Adnyana mengatakan swasembada pangan harus menjadi prioritas kerja pemerintah ke depan di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Ardi mengatakan swasembada pangan dapat terjadi jika produksi pangan di dalam negeri mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.
Ardi mengatakan sampai sejauh ini Indonesia belum mencapai target tersebut. Ia mengatakan enam dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dipenuhi dengan cara impor dari luar negeri.
“Bayangkan ketika pecah perang, kemudian setiap negara membatasi ekspornya ke Indonesia. Maka yang akan dirugikan adalah masyarakat Indonesia,” terang Ardi.
Lebih lanjut, Ardi mengatakan untuk mewujudkan swasembada pangan pemerintah harus menyelesaikan sejumlah persoalan di sektor produksi seperti alih fungsi lahan dan kesehatan tanah.
Ardi mengatakan data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa laju konversi sawah menjadi non-sawah pada tahun 2022 di Indonesia seluas 100.000-150.000 hektar. Adapun data Kementerian Pertanian mencatat pengurangan luas sawah dari 8,1 juta menjadi 7,5 juta hektar.
Kemudian, praktik superintensif penggunaan bahan kimia secara berlebihan selama bertahun-tahun telah menyebabkan kelelahan lahan di sentra produksi. Hal ini mempengaruhi kuantitas produksi.
“Dua hal persoalan di sektor produksi tersebut pun secara langsung mempengaruhi produksi pangan Indonesia,” terangnya.
Untuk itu, kata Ardi, dalam mewujudkan swasembada pangan dua persoalan produksi tersebut harus terlebih dahulu diatasi. Ke depan Ardi mengatakan swasembada pangan yang dimaksud bukan swasembada pada satu komoditas.
“Melainkan swasembada yang memperhatikan keberagaman komoditas lokal Indonesia seperti sagu dan ubi-ubian,” terangnya.
Ardi pun mengapresiasi pemerintah Prabowo-Gibran yang telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurutnya, pembentukan kementerian ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjadikan swasembada pangan prioritas kerja ke depan.
