Jakarta, kmhdi.org – PP KMHDI melalui Departemen Kajian dan Isu, kembali mengadakan diskusi membahas isu terkini yang terjadi di masyarakat pada Minggu (3/3) malam. Dengan menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang berbeda, diskusi yang di helat secara virtual ini mematik tema diskusi tentang “ketahanan pangan, (apakah) masih menjadi angan-angan?”
Ketua Umum PP KMHDI, Darmawan, dalam sambutannya menyampaikan harapan yang besar pada ketiga narasumber untuk dapat memberikan informasi dengan merinci persoalan dasar yang menyebabkan kenaikan harga pangan, utamanya harga beras yang sudah meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.
“Besar harapan, para narasumber dapat menghadirkan informasi dan membedah persoalan-persoalan fundamental dalam sektor pertanian kita, sehingga kedepan kita bersama-sama kita dapat memberikan masukan kepada pemerintahan yang baru pada 5 tahun kedepan”
Eliza Mardian, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, pada kesempatan pertama, menyampaikan keprihatinan kondisi pertanian dan mengemukakan dua faktor utama alasan tentang permasalahan pangan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Melalui presentasi berbasis data, paradigma kebijakan dan kurangnya keberpihakan kepada petani, dianggap menjadi faktor penyebab berlarutnya permasalahan kompleks sektor pertanian Indonesia, termasuk efeknya terhadap kenaikan harga beras yang terjadi pada suasana kekinian.
“Impian menjadi lumbung pangan dunia itu akan menjadi angan-angan belaka jika tidak ada perubahan paradigma kebijakan dan kurangnya keberpihakan kepada petani” tandasnya.
Menggunakan sudut pandang yang berbeda, Suluh Rifai perwakilan dari Serikat Tani Nelayan (STN) memandang bahwa permasalahan pertanian Indonesia saat ini adalah hasil dari disorientasi dari jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menurutnya, konsepsi Tri Sakti dari Soekarno manifesto, yang utamanya dalam persoalan ini dijewantahkan melalui reformasi agraria tidak mampu dilakukan sebagaimana mestinya, oleh era-era pemerintahan Indonesia selanjutnya.
“Kunci dari kita berdaulat pada pangan adalah dengan menjalankan reforma agraria secara benar yang bertumpu pada pasal 33 UUD 1945. Sepanjang kita belum melakukan reforma agraria yang sejati, pembagian (redistribusi) tanah yang adil, penyelesaian konflik-konflik agraria, sepanjang itu kita akan mengalami yang namanya kekurangan beras”, terangnya.
Pada kesempatan terakhir, Nyoman Parta selaku politikus dan anggota DPR RI menarik benang merah dengan menyatakan bahwa kebijakan import adalah penyebab apa yang terjadi pada pangan utamanya beras pada saat ini. Ia menambahkan, keberadaan kebijakan import harus ditolak keberadaannya, karena sangat mengganggu dengan tidak mempedulikan produksi pertanian dalam negeri dan hanya mementingkan margin untuk kantong pribadi.
“Saya melihat bahwa kebijakan import ini sangat mengganggu, bahwa mereka menjadi pengendali untuk mendapatkan rente. Kita perlu menolak pandangan kelompok mereka bahwa tidak apa-apa lahan pertaniannya makin sempit atau tidak apa-apa biaya produksi dan hasil yang didapatkan tidak seimbang, tidak apa-apa jumlah petani makin lama main menurun karena yang tertinggal adalah petani-petani tua, dan sebagainya. Pandangan mereka yang seperti itu, pandangan bahwa yang penting margin, tetap bisa melakukan import, pandangan seperti itu perlu kita tolak” tegasnya.
Menutup, Nyoman Parta juga menyampaikan kesiapannya untuk membawa hasil diskusi ke rapat komisi di Jakarta.
