Jakarta, kmhdi.org – Wacana keberangkatan sekitar 120 pejabat setingkat direksi dari 29 perseroan di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan menuai kritik dari publik. Kebijakan tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan. Banyak pihak menilai, langkah itu lebih mencerminkan gaya hidup birokrasi elit dibandingkan upaya efisiensi anggaran negara. (05/09)
Bendahara Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Gde Bayu Pangestu AW, menegaskan bahwa keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen BPI Danantara terhadap kepentingan rakyat.
“Di tengah kebutuhan efisiensi dan keterbukaan pengelolaan pendapatan negara, keputusan mengirim 120 pejabat ke luar negeri justru menimbulkan pertanyaan besar. Apa urgensinya hingga harus belajar ke luar negeri?” ujar Bayu.
Menurut Bayu, Indonesia memiliki banyak akademisi, praktisi, dan profesional di bidang investasi yang mampu memberikan pelatihan dengan kualitas setara. Hal ini dinilai lebih memahami konteks kebijakan nasional serta kebutuhan pembangunan ekonomi rakyat. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah dapat mengundang trainer luar negeri untuk hadir ke Indonesia.
Ia menambahkan, solusi yang lebih tepat adalah mengoptimalkan lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset, hingga komunitas profesional keuangan di dalam negeri. Dengan begitu, pejabat negara tetap mendapatkan peningkatan kapasitas tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan besar.
“Solusinya sederhana: gunakan anggaran untuk program pelatihan nasional berbasis kolaborasi. Libatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas profesional dalam negeri. Pejabat negara belajar sekaligus memperkuat ekosistem pengetahuan bangsa, dan jika diperlukan hadiri trainer dari luar negeri untuk hadir ke Indonesia jika sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
KMHDI juga menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah pengelolaan anggaran negara. Sebagai lembaga pengelola investasi pendapatan negara, kehadiran BPI Danantara bukan sebaliknya menjadi beban negara dan tidak sejalan dengan efisiensi yang digaungkan oleh presiden. BPI hadir menjadi lembaga yang dapat memberikan contoh tata kelola organisasi yang bermanfaat dan efektif untuk negara.
“Kami ingin menegaskan, setiap rupiah dari anggaran negara harus kembali kepada rakyat. Bukan untuk perjalanan yang justru menambah jarak antara pejabat dengan masyarakat yang dilayaninya,” tutup Bayu Pangestu.
