Kupang, kmhdi.org – Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI NTT) mengecam keras dan menyebut DPR RI gagal total mengelola komunikasi publik dan malah mempermainkan perasaan rakyat. Bukan menenangkan, DPR justru menabur bensin di atas api lewat pernyataan defensif dari para anggota DPR RI, yang semakin memancing kemarahan masyarakat.
Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas) adalah fungsi manajemen strategis untuk membangun dan memelihara citra serta reputasi positif suatu organisasi atau perusahaan di mata publik, pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui komunikasi dua arah yang efektif dan etis
PD KMHDI NTT melihat, DPR RI kian terpuruk akibat strategi komunikasi yang amburadul. Alih-alih menenangkan publik, rentetan blunder yang dilontarkan justru memperdalam krisis kepercayaan rakyat dan mengancam legitimasi lembaga legislatif. Pasal 13 poin C, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa DPR wajib mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Dengan sikap defensif dan komunikasi yang kacau, DPR jelas gagal menunaikan amanat tersebut, sehingga justru memperuncing ketegangan dan merusak kepercayaan publik.
Ketua PD KMHDI NTT menegaskan kegagalan DPR RI dalam komunikasi publik terlihat gamblang, bukan hanya melalui kebijakan yang kian menjauh dari kepentingan rakyat, tetapi juga dari sikap defensif para anggotanya.
”Alih-alih meredam gejolak, banyak anggota DPR justru melontarkan pernyataan yang meremehkan kritik masyarakat. Cara seperti ini, tegasnya, bukanlah komunikasi publik yang sehat – DPR seharusnya mendengar, bukan malah menyerang balik dan memaki rakyat yang menyuarakan aspirasi” tegas Ketua I Putu Eka Saputra.
Contoh Daftar pernyataan dan tindakan anggota DPR RI yang memicu kemarahan publik dan demonstrasi baru-baru ini:
Pernyataan/Tindakan: Uya Kuya dan Eko Patrio menjadi sorotan karena video mereka berjoget di Gedung DPR RI saat Sidang Tahunan MPR 2025. Aksi ini dinilai tidak memiliki empati di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit dan isu tunjangan DPR yang kontroversial.
Pernyataan: Nafa Urbach menyatakan dukungannya terhadap tunjangan rumah anggota dewan senilai Rp 50 juta per bulan. Ia beralasan bahwa tunjangan tersebut diperlukan karena kemacetan dari rumahnya di Bintaro menuju Senayan.
Pernyataan: Adies Kadir menyebut bahwa tunjangan bensin anggota DPR meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta. Ia juga menyebut tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan adalah hal yang “make sense”.
Ia turut menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai bertolak belakang dengan semangat Presiden dalam efisiensi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini, menurutnya, hanya akan memperdalam kekecewaan publik, terlebih ketika DPR bersikap defensif di tengah rakyat yang sedang kesulitan ekonomi. Ia menegaskan,
“Public Relations DPR telah gagal total – bukan saja gagal menjelaskan kebijakan secara terbuka, tetapi juga gagal menjaga kepercayaan rakyat. Karena itu, DPR wajib dievaluasi menyeluruh agar strategi komunikasinya tidak semakin memicu konflik horizontal di masyarakat.”
Kegagalan komunikasi DPR telah memicu gelombang protes di berbagai daerah, termasuk Kupang. Massa mendesak agar DPR tidak sekadar membatalkan tunjangan kontroversial, tetapi juga memperbaiki pola komunikasi sekaligus mengembalikan moral lembaga yang kian runtuh. PD KMHDI NTT menegaskan, hanya reformasi komunikasi yang jujur dan transparan yang mampu menyelamatkan kredibilitas DPR bukan retorika defensif apalagi pemaksaan narasi di tengah rakyat yang sedang terluka.
