SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Jakarta, kmhdi.org – Dekan nonaktif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Riau, Syafri Harto, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada, Rabu (30/03). Hakim menilai unsur dakwaan JPU tak terpenuhi, baik primer dan subsider. Dengan itu, hakim menyatakan Syafri Harto dibebaskan dari segala dakwaan. Syafri pun keluar dari penjara Rabu sore setelah melengkapi berkas-berkas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Riau.

Merespon hal ini, Luh Siadnyani, Anggota Departemen Kajian dan Isu Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mengatakan bahwa ini dapat menjadi preseden buruk ke depannya. Ia juga menambahkan bahwa kampus harus menjadi tempat aman bagi semua pihak dalam beraktivitas secara akademik maupun non akademik.

“Kampus yang dianggap tempat paling aman, tempat menuntut ilmu, tempat agar terhidar dari hal-hal negatif di luar sana, justru menjadi tempat maraknya kasus pelecehan seksual saat ini. Kampus harus menjadi tempat yang aman bagi civitas akademika untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar,” terang Luh Siadnyani.

Ia juga menambahkan bahwa hal-hal seperti ini ke depan akan berdampak pada tidak adanya keberanian dari korban untuk melaporkan atau menyuarakan apa yang sudah ia alami. Stigma negatif juga kerap kali membayangi para korban.

“Pada akhirnya banyak korban pelecehan seksual yang takut untuk speak up karna merasa malu, takut tidak mendapatkan kepercayaan, takut disalahkan hingga takut dijauhi orang sekitar. Padahal hal ini, justru akan mengakibatkan kasus pelecehan semakin merajalela karena kebungkaman dari korban itu sendiri,” tegas Luh Siadnyani.

Hal senada juga disampaikan oleh Yumi Andriani, Ketua Departemen Organisasi PP KMHDI. Menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual tidak diimbangi dengan hadirnya hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

“Berita soal kekerasan seksual sudah teramat sering kita dengar, dan teramat sering pula penegak hukum tak mampu menghadirkan keadilan di dalamnya. Ketidak hadiran payung hukum yang jelas menjadi akar permasalahan hari ini, terbukti dari divonis bebasnya Dekan nonaktif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Riau. Lantas, apakah Indonesia akan melanggengkan perbuatan kekerasan seksual?” pungkas Yumi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi hingga kini belum menunjukkan tajinya. Harus ada payung hukum yang cakupannya lebih luas untuk melindungi kelompok-kelompok rentan akan kekerasan seksual.

“Permendikbud-Ristek RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang sudah diundangkan sejak 3 September 2021 hingga kini belum terlihat tajinya. Hal ini menandakan Indonesia memerlukan payung hukum yang lebih luas cakupannya. Hari ini masyarakat Indonesia masih menunggu, kapan waktu yang dirasa tepat oleh pemerintah untuk mengesahkan RUU TPKS? Harus berapa banyak korban lagi yang berjatuhan untuk mengesahkannya? Kita lihat saja nanti,” tegas Yumi Andriani.

Share:

administrator