Jakarta, kmhdi.org – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyoroti terkait insiden Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Meskipun akses data sudah dikembalikan oleh hacker, namun menurut KMHDI hal tersebut tetap menjadi rapor merah bagi Kominfo sebagai penanggungjawab.
Ketua Departemen Data dan Informasi PP KMHDI Made Astrama menilai diberikanya akses data oleh hacker secara cuma-cuma beberapa hari lalu menunjukkan bahwa tidak adanya tantangan yang sulit bagi hacker dalam meretas situs pemerintah dan menganggap keamanan situs pemerintah hanya menjadi bahan mainan oleh para hacker.
“apakah ini bentuk keberhasilan negosiasi dari Kominfo atau bukan, namun menurut saya Hal tersebut mempertegas apa yang disampaikan oleh Teguh, seorang Ethical Hacker yang sempat viral beberapa hari lalu, bahwa situs pemerintahan sangat gampang diretas dan menjadi bahan mainan untuk menguji keterampilan hacker yang baru belajar,” tambahnya, mengutip pengakuan Teguh yang dilaporkan oleh Viva News.
Lebih lanjut, pengembalian data ini seharusnya menjadi alarm bagi Kominfo untuk segera mengambil tindakan serius. Meskipun tampaknya ‘baik’ dengan mengembalikan akses data nasional dan meminta maaf kepada masyarakat indonesia, namun menurut Astrama tindakan hacker tersebut sebetulnya adalah sindiran tajam terhadap sistem keamanan dari Kominfo yang sangat lemah.
“terlepas dari apa motif dibalik peretasan data nasional ini, saya berharap hal tersebut seharusnya menjadi tamparan keras bagi Kominfo untuk segera memperbaiki sistem keamanan mereka agar tidak menjadi bahan olok-olok di komunitas siber global, apalagi berbicara tentang siber seharusnya itu memang bidangnya Kominfo” pungkasnya.
Made Astrama mendesak Kominfo untuk mengambil langkah-langkah serius dan konkret dalam meningkatkan keamanan data nasional. Ia mempertegas bahwa seharusnya Kominfo belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengatasi ancaman siber bukan justru mencari pembenaran dan membandingkan dengan negara-negara lain yang juga terkena serangan siber.
“Kominfo harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem keamanan data untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini bukan hanya soal teknologi, atau penambahan anggaran pengamanan data tapi juga perlunya penempatan SDM yang tepat dan memiliki kompetensi dibidangnya,” tegasnya.
Astrama menekankan bahwa permasalahan keamanan pusat data nasional ini tidak bisa di anggap remeh oleh pemerintah terkhususnya Kominfo karena sudah berkaitan dengan keamanan masyarakat dan harga diri bangsa Indonesia.
“Berbicara tentang Data Nasional ini tidak bisa di anggap biasa saja. Karena ini berpengaruh pada keamanan masyarakat Indonesia dan juga soal kehormatan dan harga diri Bangsa Indonesia. Jadi harus di kelola serius jangan dijadikan mainan,” tutup Astrama.