SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Jakarta, kmhdi.org (21/08) – melalui aplikasi zoom, Kopri PB PMII selenggarakan Silaturahim Nasional bersama OKP Perempuan Cipayung Plus dalam rangka HUT RI ke-76. Mengangkat tema “Indonesia dan arah gerakan pemuda dalam menjaga kedaulatan bangsa”, kegiatan ini mendatangkan Aminuddin Ma’ruf selaku staf khusus Presiden RI sebagai pembicara kunci. Selain itu, turut hadir juga narasumber dari OKP Perempuan Cipayung Plus yang terdiri dari Kopri PB PMII, Kohati PB HMI, PP KMHDI, PP PMKRI, PP Hikmabudhi, PP GMKI, EN LMND, IMMAWATI, dan PP KAMMI.

Dalam kesempatan tersebut Aminuddin Ma’ruf menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan hari ini. Apalagi hari ini Indonesia memiliki kelebihan yakni, bonus demografi dimana penduduk dengan usia produktif lebih banyak jumlahnya tinimbang usia non produktif.

“Pemuda hari ini harus mampu memanfaatkan bonus demografi, untuk itu kreativitas dan inovasi dari anak muda sangatlah penting guna memanfaatkan bonus demografi guna kemajuan bangsa. Juga penting bagi Cipayung Plus untuk senantiasa berkolaborasi dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.” ujar staf khusus Presiden RI tersebut.

Tidak hanya memanfaatkan bonus demografi, ia juga menyoroti permasalahan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Menurutnya, ketahanan pangan bisa dimulai dari tingkat rumah tangga dengan perempuan sebagai ujung tombak, mengingat peran perempuan sangat vital dalam rumah tangga.

“Harapannya melalui perempuan ketahanan pangan dapat dibangun, khususnya dari basis keluarga. Hal ini sangat masuk akal untuk dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan dalam keluarga sangat penting, terutama dalam persoalan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Putu Asrinidevy selaku Presidium II PP KMHDI menyampaikan berbagai ancaman yang masih mengintai bangsa Indonesia. Menurutnya tidak hanya pandemi sebagai ancaman yang sedang fokus ditangani oleh seluruh komponen bangsa, tetapi radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan.

“Radikalisme hingga kini masih menjadi ancaman yang sangat kuat di negeri kita ini. Jangan sampai ancaman ini tidak ditangani dengan serius, karena risiko yang didatangkan apabila kita abai dengan ancaman ini sangatlah besar, yakni hancurnya kebinekaan Indonesia.” tegas Devy sapaan akrabnya.

Tidak hanya berhenti sampai di sana, Devy juga menekankan peran pemuda khususnya perempuan di Indonesia bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja di berbagai bidang kehidupan. Menurutnya pula, emansipasi bukanlah satu hal yang digunakan untuk mengalahkan laki-laki. Tetapi emansipasi digunakan untuk melangkah bersama menuju kepentingan bersama yakni, terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam kesempatan ini pula Devy juga menegaskan pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam waktu dekat. Mengingat menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 4.696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang waktu 1 Januari – 19 Mei 2021 dengan rincian 2.742 kasus kekerasan terjadi di dalam kasus rumah tangga, 611 kasus kekerasan terjadi di fasilitas umum, 100 kasus terjadi di sekolah, dan 62 kasus kekerasan terjadi di tempat kerja. Sementara 5 kasus lainnya terjadi di lembaga pendidikan kilat.

“Proses pengesahan RUU PKS sangatlah lambat. DPR terkesan ogah-ogahan membahas RUU PKS yang terhitung sudah berjalan 9 tahun terbengkalai di Senayan. RUU ini sangat penting disahkan mengingat kekerasan seksual meningkat di tengah pandemi COVID-19. RUU PKS adalah upaya perlindungan terhadap korban kekerasan, apapun gendernya. Pengesahan RUU PKS adalah bukti komitmen dan keberpihakan pemerintah dan DPR dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.” tegas Presidium II PP KMHDI.

Share:

administrator