SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Jakarta, kmhdi.org – Pembatasan partisipasi publik untuk ikut serta menentukan kebijakan serta pembajakan sistem politik oleh segelintir orang berkuasa yang mewarnai dinamika politik Indonesia dalam kurun beberapa tahun terakhir, telah menandai Indonesia  masuk dalam Era Post Demokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), I Putu Yoga Saputra melalui keterangan resminya dalam rangka menyambut Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September 2021.

“Melihat situasi dan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini, ada kecenderungan Indonesia telah memasuki post demokrasi yakni, sebuah situasi di mana politik demokrasi berjalan, bahkan didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi, akan tetapi partisipasi dibatasi dan didominasi oleh elite, sehingga praktik berdemokrasi seakan sebatas artificial saja. Misalkan, dalam beberapa waktu terakhir, di mana hampir seluruh aspek penentuan kebijakan publik ditentukan oleh elite politik tanpa mempertimbangkan atau melibatkan partisipasi masyarakat,” terang Yoga

Yoga menambahkan, kecenderungan hadirnya fenomena post demokrasi mengakibatkan demokrasi Indonesia secara substansi sangat elitis dan dikuasai serta dicengkram oleh kekuatan oligarki yang susah untuk dilawan apalagi diimbangi. Fenomena post demokrasi tidak hanya terjadi pada praktik politik di tingkat pusat, hal serupa juga terjadi di tingkat daerah. Hal inilah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia berjalan tanpa demos (rakyat).

“Secara spesifik ada beberapa aspek yang membuat munculnya istilah democracy tanpa demos, pertama lemahnya peranan check and balances oleh beberapa institusi, kemudian terjadi kecenderungan penegakan hukum yang tebang pilih yang di mana kedekatan dengan elite menjadi sebuah keuntungan tersendiri dalam ekosistem hukum di Indonesia dan yang selanjutnya juga terjadi diskriminasi politik atas nama SARA (suku, agama, ras, antar-golongan),” ungkap Yoga Saputra.

Selain itu, Yoga juga menjelaskan, sebelum dan selama pandemi Covid-19 demokrasi di Indonesia mengalami turning point. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah menelurkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyrakat karena dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri.

“Serangkaian parade kebijakan kontroversial yang memantik sorotan publik dikeluarkan oleh pemerintah baik sebelum atau selama pandemi Covid-19 menunjukkan sedang terjadi turning point bagi demokrasi Indonesia”, terang yoga Saputra.

Fenomena praktik politik yang terjadi di Indonesia dalam waktu belakangan terakhir tidak menjadi angin segar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Model Post Demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik Indonesia. Kendati tendensinya tidak akan mengarah ke sistem otoritarianisme. Akan tetapi, minim juga kemungkinan untuk kearah  perbaikan sistem demokrasi lebih baik.

“Dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini, jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi kita semakin menurun. Munculnya regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, situasi politik yang berjalan saat pandemi, menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi,” ujar Yoga.

Menurut Yoga, dalam rangka mengatasi kebuntuan demokrasi Indonesia adalah membangkitan peran masyarakat sipil (civil society) untuk menyehatkan dan menyuburkan kehidupan demokrasi baik pada masa Pandemi Covid-19 maupun sesudahnya.

“Kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus makin digiatkan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa. Hal ini karena Democracy is the Government of the people, by the people and for the people,” tutup Yoga Saputra.

Share:

administrator