Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno, menerima audiensi dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), yang bertempat di Ruang Perjamuan Baharkam Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16-08-2017).
Hadir dalam pertemuan ini Pengurus Pimpinan Pusat KMHDI, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Drs Umar Septono SH, MH, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Drs Arkian Lubis SH, Kasubdit Bin Polmas Kombes Pol Drs Elia Wasono SH, MM, dan Korspri Kabaharkam Polri AKP Bambang Askar SH, MH.
KMHDI mengapresiasi langkah – langkah Polri dalam menjaga keamanan ditengah – tengah masyarakat khususnya melihat kondisi Bangsa akhir – akhir ini.
“Kami sangat mengapresiasi Polri telah mampu menjaga keamanan Bangsa, dan mahasiswa saat ini patutnya tidak menjaga jarak dengan aparat khususnya Polri, namun harus jalan bersama dalam menjaga Bangsa” tegas Putu Wiratnaya, Presidium KMHDI.
Dalam kesempatan ini, KMHDI meminta masukan dari Kabaharkam Polri terkait Rakornas XIII KMHDI yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Sekaligus pihak KMHDI mengundang Kapolri untuk dapat memberikan Kuliah Umum dalam acara tersebut.
Ditambahkan oleh Putu Suwiyasa yang juga Presidium KMHDI sangat berharap Kapolri bisa mengisi kuliah umum tersebut karena sejalan dengan tema yang diambil dalam Rakornas XIII tersebut.
“Berharap Kapolri bisa hadir, karena sejalan dengan tema kegiatan kami yaitu meneguhkan ideologi Bangsa untuk Indonesia yang berdaulat”, tambah pria asal Banjarmasin ini.
Komjen Pol Putut Eko Bayuseno menyambut baik undangan tersebut. Karena, menurutnya, hal ini sesuai dengan kebijakan Kapolri Jenderal Pol Drs H M Tito Karnavian, yang menginstruksikan agar semua pejabat utama Polri lebih intens melakukan kerjasama yang sinergis dengan mahasiswa. Dimana telah ditunjukkan dengan seringnya Kapolri memberikan kuliah umum di lingkup akademisi dan hal tersebut diikuti pula oleh pejabat utama di wilayah-wilayah.
Komjen Pol Putut Eko Bayuseno menyatakan, peran serta mahasiswa dalam mengatasi gangguan Kamtibmas sangat diharapkan dan itu sejalan dengan fungsi Baharkam yang lebih mengedepankan fungsi pencegahan: preemtif dan preventif.
“Data dan fakta membuktikan bahwa pencegahan itu dapat menekan APBN. Yang seyogyanya anggaran untuk penindakan, karena fungsi pencegahan berjalan optimal, maka di wilayah tersebut tidak terjadi konflik sosial. Sehingga anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk penindakan tidak terpakai. Contoh kasus, saat Polda NTB dijabat oleh Irjen Pol Umar Septono SH, MH, nihil terjadi konflik sosial, sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk kegiatan Harkamtibmas lainnya,” katanya Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.
Selain itu, Kabahrakam juga menekankan tentang pentingnya sinergitas antara Polri dan civitas akademika untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Karena belakangan ini, diindikasikan ada beberapa golongan yang menghendaki negara ini pecah dengan upaya mendirikan negara khilafah, yang mengubah Pancasila, UUD 1945, dan meniadakan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kalau menurut saya, itu adalah sok-sokan masyarakat yang melupakan sejarah. Mereka mengabaikan perjuangan para pahlawan yang telah dengan susah payah merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata. Wong, hanya mengisi kemerdekaan saja, kok sok-sokan mau mengubah Pancasila,” ungkap Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.
