Mataram, kmhdi.org – Menindaklanjuti instruksi Aksi Nasional PP KMHDI No Surat 305/A/KMHDI/VIII/2022, PC KMHDI Mataram gandeng Aliansi OKP Cipayung Plus Kota Mataram lakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada, Senin (05/09).
Ada 7 (tujuh) Tuntutan yang disampaikan oleh PC KMHDI Mataram bersama Aliansi OKP Cipayung Plus Kota Mataram, yaitu (1) Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi; (2) Berantas Mafia Migas; (3) Revisi Pers No 191 tahun 2014, tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak; (4) Meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan serta kestabilan harga bahan – bahan pokok; (5) Mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia dan merealokasikan anggaran untuk subsidi BBM; (6) Meminta pemerintah memaksimalkan pengawasan terkait penggunaan BBM bersubsidi; serta (7) Meminta pemerintah memaksimalkan sumber daya alam di Indonesia terkhususnya sektor migas untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri sesuai Undang – Undang Pasal 33 Ayat 3.
Ketua PC KMHDI Mataram, I Gusti Ayu Ira Apriyanthi menyatakan bahwa menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih merupakan kebijakan arogan pemerintah saat ini.
“PC KMHDI Mataram dengan tegas menolak kenaikan BBM sesuai instruksi Pimpinan Pusat KMHDI, maka kader merapatkan barisan untuk membela hak – hak rakyat kecil yang terancam terjebak ke jurang kemiskinan akibat kenaikan BBM subsidi,” ujar Ira dengan tegas.
Aksi demonstrasi di Kantor DPRD NTB membawa hasil dengan diberikannya tanggapan oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa mendukung penuh aksi gerakan mahasiswa yang tergabung dengan Aliansi OKP Cipayung Plus Kota Mataram.
“Saya beserta jajaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat turut serta menolak kenaikan harga BBM, saya juga siap bersama mahasiswa menandatangani tuntutan mahasiswa dan akan mengirimkan ke Jakarta”, ujar Ketua DPRD Provinsi NTB kepada massa demonstrasi.
