SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Denpasar, kmhdi.org – Komunitas Narmada Bali bersama PC KMHDI Denpasar, KOHATI Denpasar dan GMKI kembali mengadakan nonton bareng (Nobar) dan diskusi terkait isu-isu yang berkembang di Indonesia. Kali ini salah satu film dari Watchdoc “The End Game:Ronde Terakhir Melawan Korupsi” menjadi topik yang dibahas pada Minggu (6/6).

Kegiatan yang bertempat di Rumah Kebangsaan dan Kebhinnekaan Pasraman Satyam Eva Jayate ini dipandu oleh Olive (Mid Formatur KOHATI Denpasar) selaku moderator serta dua orang pemantik diskusi yaitu Bung Ino (Korwil Wilayah V PP GMKI) bersama Guswah (Ketua PC KMHDI Denpasar). Kegiatan ini diikuti oleh ±20 orang peserta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

“Di dunia ini tidak ada lembaga yang independen, ditambah lagi dengan adanya ASN. Jadi, KPK tersebut seakan tidak ada independennya lagi. Nantinya pasti ada keterkaitan lagi dengan pemerintah sehingga nanti kesannya ada intervensi dari pemerintah itu sendiri. Seperti adanya permainan politik di atas” tutur Bung Ino sebagai Pemantik 1 pada diskusi malam itu.

Para peserta sangat mengapresiasi film ini, isu-isu korupsi yang ditelanjangi sedemikian rupa dalam bentuk film. Berbagai macam tanggapan dari peserta nobar dan diskusi pun mewarnai kegiatan malam itu. Adanya cap merah pada film yang dinilai peserta salah sasaran sampai kepada keberadaan UU KPK yang seharusnya dikerjakan tidak tiba-tiba diputuskan.

“Film ini tidak menemukan titik merah perihal permasalahan di KPK, tetapi yang dapat ditarik bahwa 75 orang tudak lolos tes wawasan kebangsaan. Begitupun persoalan di akhir tahun 2020 malah menjadi awal pembincangan hangat di KPK.” ucap Guswah selaku Pemantik 2 saat dimintai tanggapan.

Adanya kekhawatiran publik yang harus dijelaskan oleh para pemangku kebijakan seperti  hilangnya independensi lembaga KPK, keterikatan dalam peraturan Eksekutif sebagai ASN serta adanya kererikatan kontrak kerja. Poin-poin ini pun menjadi akhir pembahasan pada kegiatan nobar dan diskusi yang bertepatan dengan Hari Lahir Bung Karno.

Share:

administrator