SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Oleh : I Wayan Agus Pebriana (Anggota Kajian dan Isu PP KMHDI)

Ide terkait tulisan ini didasarkan atas hasil diskusi kecil-kecilan, bersama kader-kader KMHDI yang memberikan perhatian pada bagaimana gerakan KMHDI kedepan, bagaimana menghadirkan KMHDI di kampus, serta bagaimana KMHDI mengambil peran lebih besar didalam kampus. Salah satu jawaban yang didapatkan dari rentetan diskusi itu adalah KMHDI harus membuat komisariat di kampus.

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KMHDI hasil Mahasabha XII Bogor. KMHDI memiliki struktur ditingkat basis atau kampus yang disebut dengan komisariat. Secara struktural, Komisariat kampus dibawahi oleh Pimpinan Cabang atau Daerah yang tidak memiliki cabang. Komisariat kampus ini diorganisir oleh Ketua, sekretaris dan bendahara serta berkewenangan menentukan kebijakan taktis organisasi sesuai AD/ART, Ketetapan Mahasabha, Lokasabha, Sabha, dan ketetapan organisasi lainya.

Sekalipun sudah tertuang dalam AD/ART, tidak semua pimpinan cabang atau daerah KMHDI memiliki komisariat kampus. Sepengetahuan penulis, baru pimpinan cabang di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan yang memiliki struktur komisariat kampus. Sementara itu, cabang-cabang KMHDI, khususnya di Jawa atau di Bali, pembentukan komisariat kampus masih minim dilakukan.

Pada umumnya, terdapat beberapa alasan mengapa cabang-cabang KMHDI di Jawa atau di Bali tidak membentuk komisariat di kampus. Salah satu alasan mendasar yang cukup kuat adalah karena kampus-kampus tersebut telah memiliki UKM-UKM Hindu, sehingga hadirnya struktur KMHDI di kampus rentan memicu persaingan antar organisasi Hindu, terutama terkait perebutan kader.  

Alasan pimpinan cabang KMHDI di Jawa atau Bali enggan untuk membentuk komisariat di kampus cukup dimengerti. Hal ini karena secara ideologi, KMHDI mengakui eksistensi organisasi-organisasi Hindu (diluar KMHDI). Selain itu, KMHDI secara ideologi tidak ingin menciptakan persaingan, terlebih memaksakan organisasi-organisasi Hindu ini melebur dalam KMHDI, akan tetapi lebih memandangnya sebagai mitra yang memiliki satu ide dasar sama yakni membangun dan membentuk generasi Hindu.

Kendati demikian, secara ideologi, sebagai kekuatan yang dilahirkan oleh sejarah, KMHDI juga berkewajiban memberikan penyadaran kepada para mahasiswa Hindu terkait tugas dan fungsinya dalam kehidupan agama dan negara. Penyadaran-penyadaran ini salah satunya bisa dilakukan dengan cara merekrut, kemudian mendidik para mahasiswa Hindu di KMHDI. Sekalipun juga terdapat upaya atau cara lainya yang bisa dilakukan.

Terkait dengan cara pertama yang sudah diterangkan diatas. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa KMHDI harus terus bergerak, memperluas jangkuan, dan melaksanakan pendidikan dalam rangka membentuk mahasiswa Hindu berkualitas yang sadar akan dharma agama dan negaranya. 

Berdasarkan tugas KMHDI yang ingin memberikan penyadaran dan pendidikan bagi mahasiswa Hindu akan tugas dharma agama dan dharma negara dalam bentuk kerja-kerja pendidikan inilah yang mengharuskan KMHDI untuk membuat struktur di tingkat kampus atau basis. Terdapat beberapa keunggulan jika komisariat kampus hadir disetiap pimpinan cabang atau pimpinan daerah yang tidak memiliki cabang.

Komisariat Sebagai Perpanjangtangan KMHDI di Kampus

Perlu disadari bahwa, ketidak hadiran struktur KMHDI di kampus, kadang-kadang memberikan gambaran seolah-olah KMHDI sangat berjarak dengan kampus. KMHDI semacam entitas diluar kampus, yang mengurusi dirinya sendiri, bukan mengurusi urusan kampus seperti ikut dalam gerakan, advokasi atau bahkan politik kampus.  

Kondisi demikian inilah membuat KMHDI jarang sekali terlihat “seksi” dihadapan mahasiswa Hindu. Gambaran KMHDI ini, pada giliranya berimplikasi pada minimnya minat mahasiswa Hindu masuk kedalam KMHDI.

Berdasarkan jajak pendapat yang dirilis oleh Buletin Jimpiring (PC KMHDI Denpasar) Vol II dengan sample kader MPAB ke-26 PC KMHDI Denpasar, menunjukan bahwa 66% kader baru mengikuti KMHDI karena diajak oleh teman. Sementara sisanya 6,4% menjawab sosialisasi kampus dan 27,7 menjawab media sosial. 

Melalui data-data ini, setidaknya dapat dijelaskan bahwa kekuatan utama KMHDI dalam menjaring kader adalah melalui hubungan pertemanan, diajak atau bahkan dirayu oleh teman. Sementara, kekuatan-kekuatan seperti media sosial dan sosialisasi kampus masih tidak signifikan.

Penjaringan kader melalui hubungan pertemanan ini, dalam beberapa kasus secara kuantitas tidak efektif. Sebagai contoh 1 orang pengurus hanya bisa menggait 2 orang kader baru.  Semisal ada sekitar 20 pengurus maka kader yang akan ikut MPAB adalah 40 kader baru.  Jumlah 40 kader baru memang jumlah yang tidak sedikit, tapi jika dibandingkan total keseluruhan mahasiswa Hindu di sebuah kampus, 40 kader baru tidak lebih dari 10-20 persen.

Terlebih dalam beberapa kasus, metode penjaringan melalui hubungan pertemanan ini, kadang-kadang merugikan KMHDI sendiri. Ada semacam efek domino, hal ini karena terdapat kecenderungan ketika teman yang mengajak tidak lagi aktif di KMHDI maka kader baru tersebut akan mengikuti tidak aktif.

Oleh karena itu, perlu metode lebih kuat dan efektif, tidak hanya menjaring tetapi mampu menjaga dan mempertahankan kader. Hadirnya komisariat kampus adalah metode yang dirasa cukup kuat dan efektif.  Hal ini karena secara struktur organisasi, komisariat kampus berkedudukan di kampus, sehingga sangat dekat dengan mahasiswa. Setiap mahasiswa baik Hindu ataupun diluar Hindu bisa memperhatikan aktivitas-aktivitas KMHDI secara dekat, mengamati bagaimana gerakan dan apa yang diperjuangkan KMHDI.

Selain itu, karena struktur komisariat ini di kampus, maka komisariat kampus inipun bisa membuat kegiatan dan mengajak para mahasiswa di kampus untuk ikut terlibat sembari mengenalkan KMHDI. Kedekatan mahasiswa dengan KMHDI, melalui komisariat kampus inilah yang bisa dijadikan metode yang efektif untuk menjaring dan mempertahankan kader KMHDI. Inilah fungsi komisariat sebagai perpanjangan tanganan KMHDI di kampus.  Selain mulai menghadirkan KMHDI ditengah-tengah mahasiswa, komisariat kampus juga menjadi alat penjaring serta metode mempertahankan kader-kader KMHDI.

Memperkuat Gerakan

Selain menjadi perpanjangan tanganan KMHDI di tingkat kampus, kehadiran komisariat kampus juga akan menguntungkan KMHDI secara gerakan. Sebagai organisasi mahasiswa, sudah seharusnya gerakan KMHDI bersumber dan sangat dekat dengan mahasiswa. Aspirasi dan isu-isu kemahasiswaan merupakan agenda-agenda yang barangkali wajib untuk diperjuangan. Aspirasi atau isu-isu kemahasiswaan ini pertama kali pasti akan muncul di kampus, sehingga dengan hadirnya komisariat kampus, KMHDI akan lebih cepat atau bahkan terlibatt aktiff menanggapi aspirasi dan isu-isu kemahasiswaan.

Selain itu, hadirnya struktur KMHDI di kampus juga akan berdampak pada agenda-agenda strategis KMHDI. Hal ini didasarkan bahwa secara struktur, komisariat berada di tingkat kampus, dimana basis mahasiswa berada. Kedekatan KMHDI dengan para mahasiswa ini, bisa dijadikan momentum untuk memperkenalkan agenda-agenda strategis KMHDI terkait persoalan umat dan kebangsaan. Tentu ketika agenda-agenda KMHDI ini diperkenalkan dan diketahui oleh para mahasiswa, maka implikasinya kedepan adalah bahwa agenda-agenda KMHDI ini bisa disokong oleh para mahasiswa.

Kesimpulan

Kehadiran struktur KMHDI berupa komisariat di kampus dapat dijadikan sebagai perpanjangan KMHDI di kampus untuk menjaring dan mempertahankan kader-kader KMHDI. Selain itu, kehadiran komisariat KMHDI di kampus juga bisa memperkuat dan mendukung gerakan KMHDI. Berdasarkan peluang-peluang strategis ini apakah KMHDI perlu mewajibkan setiap pimpinan cabang atau daerah memiliki komisariat kampus ?

Sekian dan terima kasih

Om Shanti Shanti Shanti Om

Satyam Eva Jayate

Share:

administrator