Makassar, kmhdi.org – (27/6) Menyambut RAKORNAS XV KMHDI yang akan dilaksanakan pada 30 Juni-03 Juli 2022 di NTB, Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Selatan (PD KMHDI SulSel), Ganggadatta bersama delegasi cabang Makassar dan Palopo ingin menyampaikan gagasannya yang tertuang dalam manifesto politik PD KMHDI Sulasel.
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KMHDI merupakan agenda nasional yang akan membahas tentang Laporan Pertanggung Jawaban tahun pertama, merumuskan dan menetapkan program kerja tahun kedua PP KMHDI Periode 2021-2023.
Pada kesempatan ini, Ganggadata dan delegasi masing-masing cabang berharap gagasannya dapat dipertimbangkan dan menjadi atensi dalam menjalankan organisasi secara ideal dan progresif.
“kami ingin menyampaikan gagasan kami sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan program kerja PP KMHDI pada tahun kedua dan kami juga telah mempersiapkan kajian secara komprehensif dengan advokasi dan pendampingan dalam menuju agenda rakornas XV ini,” ungkap Ganggadata selaku ketua PD KMHDI Sulsel.
Ia menjelaskan bahwasannya Gagasan yang dibawa oleh kader KMHDI Sulsel berupa persoalan komisariat, sistem kaderisasi, pembentukan departement baru, perpustakaan organisasi, dan juga sistem sentralisme demokrasi.
“Ya, kami ingin menyampaikan gagasan terkait komisariat, sistem kaderisasi, pembentukan departemen baru yakni departement pemberdayaan perempuan dan departement advokasi, hukum, dan HAM, perpustakaan organisasi sebagai bentuk penguatan kaderisasi dan ideologisasi, serta pemberlakuan sistem sentralisme demokrasi sebagai kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan, keputusan dan arah gerak organisasi di tingkatan daerah,” tutup Gangga dengan lugas.
Melalui RAKORNAS ini, mereka berharap dapat bersama-sama merumuskan langkah KMHDI kedepannya dengan melihat potensi yang dimiliki, sehingga dapat menjaga roda organisasi dan eksistensi KMHDI se-Indonesia.
