Tangerang, kmhdi.org – Mahasiswa Hindu yang terdiri dari KMHDI, BEM PTKH, KMHD Kampus dan Presiden BEM Hindu meminta DPR dan DPD meninjau ulang efisiensi anggaran pendidikan. Pemotongan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan menaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Peninjauan itu disampaikan saat mahasiswa Hindu diterima oleh anggota DPR dan DPD yang beragama Hindu di kantor DPR RI, Senin (17/02).
Perwakilan mahasiswa Hindu sekaligus Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan saat ini biaya kuliah di Indonesia tergolong mahal. Hal ini mengakibatkan tidak semua anak bangsa dapat mengeyam pendidikan.
“Hari ini biaya pendidikan tinggi masih sangat mahal. Hal ini membuat banyak orang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akibat tidak punya biaya,” terangnya.
Untuk itu, Darmawan khawatir bahwa efisiensi anggaran di Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan justru meningkatan biaya pendidikan yang sudah mahal.
“Kampus akan mencari sumber anggaran baru untuk memenuhi operasionalnya. Salah satu sumber anggaranya adalah mahasiswa. Maka kami patut khawatir bahwa efisiensi ini akan meningkatkan biaya kuliah,” terangnya.
Darmawan pun meminta agar DPR dan DPD yang memiliki kewenangan anggaran dan pengawasan dapat meninjau kebijakan efisiensi pemerintah, terutama di Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Adapun efisiensi anggaran di Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp 14,7 T dari anggaran awal sebesar Rp 57,6 T.
