Mataram, kmhdi.org – Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Mataram berhasil menyelenggarakan diskusi umum dengan tema “Muda Memilih Dalam Dinamika PILKADA” pada Sabtu, (6/7) di Sekretariat Bersama PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Acara ini merupakan kolaborasi antara PC KMHDI Mataram dan KPU Kota Mataram, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan partisipasi politik anak muda menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber diantaranya Muslih Syuaib selaku Komisioner KPU Kota Mataram, Sayu Kadek Jelantik, M.I.Kom selaku akademisi Hindu dan juga Dosen dari IAHN Gde Pudja Mataram, dan Erwin Rizka Biantoro selaku kepala sub bagian penanganan pelanganggaran Bawaslu Kota Mataram.
Dalam sambutannya, Ketua PC KMHDI Mataram, I Putu Eka Widiantara menyampaikan pentingnya literasi politik bagi generasi muda.
“Banyaknya masyarakat yang berasumsi bahwa anak muda alergi dengan politik, namun asumsi itu bagi saya kurang tepat, anak muda hanya kurang literasi. Maka dari itu, di sini anak muda harus berdiskusi dan mengetahui hak suara teman-teman yang memiliki persentase pengaruh tinggi ke depannya untuk daerah. Masa depan milik kita sendiri, hak suara adalah penentunya,” ujar Eka.
Komisioner KPU Kota Mataram, Muslih Syuaib, dalam paparannya menekankan pentingnya partisipasi pemuda dalam demokrasi dan sejarah politik Indonesia.
“Anak muda harus berada di real sejarah dan membentuk sejarah serta proses berfikir harus terus berjalan sehingga mendapatkan pemimpin yang terbaik. Satu suara memiliki hak yang sama jadi perlu mengenal calon pemimpin ke depannya. Semua yang akan terjadi ke depannya tergantung pemilihan yang akan dilakukan pada bulan November nanti,” tegas Muslih.
Akademisi Hindu, Sayu Kadek Jelantik, M.I.Kom, mengingatkan bahaya kurangnya pemahaman politik di kalangan anak muda.
“Anak muda yang aktif dan peka dalam mencari informasi namun kurangnya pemahaman politik sangat berbahaya ketika menjadi tunggangan oleh elit politik, di mana dapat menjadi bumerang bagi Indonesia,” kata Sayu.
Diskusi ini juga menyoroti isu moneypolitik yang sering terjadi menjelang pilkada. Komisioner KPU menyatakan,
“Bagaimana anak muda untuk tidak mengambil atau menolak moneypolitik maka menjelang waktunya moneypolitik akan hilang. Moneypolitik termasuk ke pidana yang ujungnya denda dan penjara. Jika tidak bisa menggunakan aturan maka gunakan komitmen, itu bagus.”ungkapnya .
Erwin Rizka Biantoro selaku kepala sub bagian penanganan pelanganggaran Bawaslu Kota Mataram menambahkan,
“Oknum money politik saya tidak tahu apakah itu bisa dibilang termasuk salah satu hukumannya, namun di Bawaslu hanya menerima laporan, jika sudah sesuai dengan tahapan penerima laporan maka akan ada lanjutannya dan itu bukan di Bawaslu. Bawaslu tidak sampai melakukan penyidikan.”ucapnya.
Semoga diskusi ini menjadi langkah awal yang menginspirasi anak muda untuk lebih aktif dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada 2024 mendatang. Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan turut berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi daerah mereka.
