SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Makassar, Kmhdi.org – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar oleh pemerintah menuai banyak penolakan dari berbagai lembaga. Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Sulawesi Selatan juga turut menolak rencana pemerintah ini.

Ketua PD KMHDI Sulsel, Ganggadatta menyatakan dengan tegas menolak rencana ini, karena hal ini dinilai bukan menjadi solusi tepat bagi masyarakat. Pasalnya sejak pandemi covid-19 hingga saat ini perekonomian masyarakat masih dalam masa pemulihan, sehingga dengan menaikan harga BBM bersubsidi justru menambah beban dan dapat menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat. 

“Kami tegas menolak rencana pemerintah  menaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor, dapat dilihat pada kebutuhan sembako yang kini harganya mulai ikut melonjak tentu hal tersebut akan membebani masyarakat” tegas Gangga.

Gangga juga menyayangkan sikap pemerintah uang tak kunjung mempertegas skema alokasi penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran,  Selain itu, ia menilai pemerintah perlu menindak tegas mafia-mafia BBM yang dapat merugikan rakyat kecil. 

“Keputusan ini menunjukan sikap pemerintah yang pro terhadap oligarki. Selain itu, kami melihat ketidak seriusan pemerintah dalam menangani alokasi penggunaan BBM subsidi tepat sasaran, hal ini justru menjadi peluang bagi mafia yang bermain dan merugikan rakyat.” Tambahnya.

Kenaikan BBM memang bukan kali pertama terjadi. Kendati demikian, hal ini tak dapat disebut sebagai hal yang lumrah di masyarakat, sehingga  berbagai aktivis, mahasiswa, dan lembaga masyarakat lainnya tetap menolak dan mengkritik keputusan yang ditetapkan pemerintah.

“Sebagai mitra kritik pemerintah tentu kami harus bersuara dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk dengan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang menyengsarakan rakyat” pungkasnya.

Share:

administrator