SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Palangkaraya, kmhdi.org – Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan Bantuan Sembako Tahap Pertama untuk Korban Banjir di Kabupaten Katingan di Wilayah Kecamatan Pulau Malan Desa Buntut Bali, Kabupaten Katingan, Rabu (8/9).

Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Kalteng bersama Jajaran melakukan aksi turun langsung ke lokasi banjir untuk bertemu dengan masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir.

“Kami bersama jajaran Pengurus KMHDI Kalteng turun langsung untuk membagikan sembako kepada masyrakat dan sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan yang mendesak” ungkap ketua PD KMHDI Kalteng, Candra Wardana.

Pria yang akrab disapa candra ini memaparkan bahwa kegiatan ini adalah tahap pertama untuk penyaluran dan akan ada tahap selanjutnya yang dilakukan oleh KMHDI. Adapun sembako yang disalurkan pada tahap pertama berjumlah 70 paket sembako dengan kondisi akses yang susah dilalui harus menggunakan perahu kecil dan berjalan kaki sepanjang 6 KM di sepanjang Ruas jalan dari Kec. Tewang Senggalang Garing menuju Kec. Pulau Malan Kab. Katingan.

Ia menjelaskan hal ini merupakan bukti responsif organisasi dalam menanggapi terkait bencana banjir yang terjadi di kalteng, sehingga KMHDI Kalteng dan KMHDI Se Indonesia turut serta memberikan support untuk Korban yang terdampak.

“Bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ini adalah banjir yang terparah untuk sepanjang bencana banjir di beberapa dekade terakhir. Ini juga bukti bahwa terjadinya pengundulan hutan di bagian hulu sungai yang ada di Katingan, Seruyan dan Kotawaringin Timur dan di beberapa wilayah lain” jelasnya

Ia juga menambahkan bahwa banjir tidak hanya terlepas dari krisis iklim yang terjadi, namun tak bisa dipungkiri bahwa terjadi deforasi atau pengundulan hutan di 10 tahun terakhir yang menimbulkan terjadinya kerusakan ekologi di Wilayah Kalimantan Tengah.

“Pemerintah harus bijak dalam memberikan Ijin kepada korporasi guna mempertimbangkan keasrian tatanan ekosistem yang kian berkurang akibat krisis ekologi” tutupnya.

Share:

administrator