Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyerukan semangat demokrasi yang bersih tanpa intimidasi dan iming – iming rupiah. Pilkada serentak yang akan diikuti oleh 101 daerah ini akan menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi Indonesia dimata dunia. Sebagai bagian dari elemen masyarakat, KMHDI pun turut memberikan harapan besar suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.
“Perihal memilih dalam Pilkada, setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan siapa pimimpin yang layak dari sudut pandang pribadinya. Jangan menjadikan janji politik sebagai tolak ukur kapabilitas seorang pemimpin, namun lihat track record nya dan apa yang sudah dilakukan bahkan sebelum memenangkan Pilkada” ungkap Presidium Putu Wiratnaya di Jakarta, Selasa (14/2).
Pimpinan Pusat KMHDI juga menginstrukaikan kepada cabang KMHDI diseluruh Indonesia untuk turut mengawal Pilkada serentak 2017 “Kami telah komunikasikan ke seluruh cabang KMHDI agar turut mengkampanyekan Pilkada sukses tanpa politik uang, karena pergerakan massif seperti ini dapat membantu membuka pandangan masyarakat terhadap pentingnya suara para pemilih ini” imbuhnya.
Menjelang perhelatan Pilkada serentak 2017, suhu politik kian menghangat. Persaingan antar paslon memicu kehawatiran akan kekalahan sehingga jalan kecurangan kemungkinan besar akan ditempuh.
Termasuk masa tenang kampanye menjadi kesempatan bagi para politisi yang tidak jujur untuk melakukan praktik politik uang dan untuk menyukseskan Pilkada serentak ini tidak hanya bergantung pada penyelenggara saja, namun juga termasuk para pemilih salah satunya dengan cara melaporkan jika terjadi kecurangan – kecurangan yang dilakukan bakal calon. Kepolisian harus menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara.
Putu Wiratnaya juga mengungkapkan, praktik politik uang terjadi dengan berbagai cara yang cenderung tidak terbaca “Dulu yang sering kita dengar adalah kata serangan fajar, namun saat ini politik uang dapat berkamuflase dalam bentuk kupon, bahkan melibatkan para pedagang dengan cara membagikan sembako” ungkapnya.
Pilkada serentak yang segera digelar akan kembali menguji kemampuan publik memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satunya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya. Pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang memang harus melayani semua kelompok ketimbang kepentingan agama atau etnis tertentu.
“Semoga masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihanya pada tanggal 15 Februari 2017 hari ini dan bangsa ini semakin terdidik untuk berdomkrasi dengan baik” tutup Wiratnaya.
Selengkapnya di :http://sederetberita.com/kmhdi-pilkada-serentak-harus-bersih-dari-politik-uang/
