SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT KMHDI

Sekretariat Operasional (Surat Menyurat):
Jalan Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13430
* Fax. : 021 – 86600779
Sekretariat Domisili :
Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A No. 03, RT/RW 02/03 ,
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat 11480

Jakarta, kmhdi.org – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengajak seluruh organisasi bernafaskan Hindu untuk melakukan inventarisir masalah umat melalui instrumen organisasinya masing-masing. Melalui data yang didapatkan ini dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan persoalan umat.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium PP KMHDI, I Putu Yoga Saputra dalam acara Dialog Keumatan yang mengusung tema “Refleksi Awal Tahun: Masa Depan Umat Hindu di Indonesia”, bertempat di GOR Pura Agung Taman Sari, Jumat (13/01).

Turut Hadir sebagai pembicara Dirjen Bimas Hindu, Prof Dr. Drs. I Nengah Duija, Ketua Umum PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Prajaniti Pusat, KS Arsana, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI), I Nyoman Widia, Wabendum Pandu Nusa, Luh Carsini dan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Gede Ariawan.

Menurut Yoga Saputra umat Hindu kini tengah menghadapi sejumlah persoalan mulai dari pendidikan, pendataan, sampai pada ancaman polarisasi. Dalam hal pendidikan misalnya, Yoga Saputra menyoroti bahwa semrawutnya tata kelola pasraman lantaran pasraman tidak diatur dalam UU Sisdiknas.

“UU Sisdiknas tidak mengatur soal pasraman yang berdampak pada tidak adanya pasraman yang berstatus negeri. Hal inilah yang membuat pasraman harus mencari dananya sendiri untuk membiayai operasionalnya sehingga sulit pasraman untuk berkembang dan fokus melakukan pengajaran,” terangnya.

Lebih lanjut Yoga Saputra mengatakan persoalan lainnya yang dihadapi umat Hindu adalah soal data. Menurutnya, sejauh ini pendataan dan penyebaran umat Hindu masih tidak begitu bagus. Masih ada banyak umat Hindu yang tercecer, terutama di kantong-kantong Hindu yang berada di daerah 3T.

“Tercecernya data ini tentu akan berdampak negatif pada umat-umat kita. Dengan tercecernya data ini kita sebagai lembaga ke-Hinduan sangat sulit untuk memantau bagaimana nasib, kesehatan dan kesejahteraan umat kita. Untuk itu data yang valid perlu dihadirkan,” terangnya.

Yoga juga menyoroti bahwa pendataan terkait konversi agama di tengah umat Hindu belum jelas.

“Sampai hari ini kita belum punya data terkait dengan umat yang melakukan konversi Agama. Padahal data ini sangat penting bagi kita dalam merumuskan kebijakan,” terangnya.

Lebih jauh, Yoga pun menyoroti tentang kondisi internal lembaga dan umat Hindu yang terpolarisasi diakibatkan isu Sampradaya. Menurutnya jika masalah ini terus berlarut yang menjadi korban adalah umat Hindu sendiri.

“Jika ini terus berlarut korbanya tentu umat sendiri. Kita sebagai lembaga Hindu seharusnya menjadi garda terdepan untuk memperjuangakan nasib dan kesejahteraan umat kita. Tapi jika kita mengurusi dan menghabiskan waktu untuk isu yang menimbulkan polarisasi ini ya tentu kesejahteraan umat tidak akan terurus,” tegasnya.

Oleh karena itu Yoga pun mengajak agar seluruh lembaga Hindu untuk inventarisir masalah umat melalui instrumen organisasinya masing-masing sehingga mendapat data yang komprehensif untuk dijadikan landasan pengambilan kebijakan untuk umat.

Share:

administrator