Denpasar, kmhdi.org – Menjelang perhelatan Pilkada serentak November mendatang, perang baliho mulai digercarkan oleh para kandidat calon kepala daerah. Ruas jalanan kota hingga pedesaan dipenuhi oleh gambar-gambar besar laksana jamur yang tumbuh dimusim hujan, lengkap dengan slogan muluk yang jauh dari kenyataan. Kata “hadir untuk rakyat”; “siap mengabdi untuk rakyat” dan lain sebagainya lazim diobral untuk menarik perhatian pemilih.
Dari sekian banyak baliho yang disebar disepanjang ruas jalan kota hingga desa, tidak satupun diantaranya yang menampilakan ide dan gagasan besar yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang ditampilkan hanya gambar wajah lengkap dengan nama dengan sederet gelar akademik serta slogan muluk yang klise untuk dibaca. Bilamana dianalogikan dengan sebuah produk, baliho-baliho dimaksud hanya manampilkan sebuah gambar merek yang tidak memuat jenis, rasa, manfaat, serta keunggulan dari prodak yang dapat menarik konsumen untuk membeli dan merasakan manfaatnya.
Baliho-baliho besar para kandidat calon kepala daerah yang tersebar diberbagai titik ruas jalan kota akan merusak pemandangan tata kota sehingga jalanan kota terkesan berantakan dan kotor. Selain itu pemandangan keasrian alam desa juga akan tercemar oleh gambar-gambar besar yang dipasang disetiap titik strategis. Hal ini tertu tidak ideal terlebih untuk wilayah Bali merupakan daerah pariwisata kelas dunia.
Selain menjadi sampah visual, baliho-baliho dimaksud juga berdampak negatif bagi kesehatan serta akan menimbulkan sumber sampah baru yang dapat mencemari lingkungan. Material yang dipergunakan untuk membuat Alat Praga Kampanye (APK) baliho tidak ramah lingkungan lantaran sebagian besar darinya berbahan dasar plastik. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal “Environmental Science & Technology”, pembakaran material yang mengandung klorin, dapat menghasilkan emisi dioksin dan furan yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
Diera digital seperti dewasa ini kampanye via baliho menjadi tidak relevan lagi. Lantaran hal tersebut sudah dapat dilakukan dalam ruang-ruang digital seperti media sosial dan podcast. Disamping ramah lingkungan metode tersebut juga lebih efektif dalam menjangkau pemilih muda yang menjadi pemilih mayoritas saat ini, selain itu secara pembiayaan juga jauh lebih efisien. Mempertontonkan baliho besar tanpa gagasan besar tidak akan menarik atusiasme pemilih muda untuk mejatuhkan pilihan pada tokoh yang gambarnya terpampang di jalan-jalan. Jutru sebaliknya pemilih muda akan cenderung skeptis dengan kandidat seperti demikian, lantaran dianggapnya tidak memiliki etika lingkungan dan keberlanjutan.
Dewasa ini Bali sedang menghadapi persoalan serius menyangkut isu sampah dan lingkungan. Kampanye baliho secara ugal-ugalan yang dilakukan para calon pemimpin akan membuat semakin pelik permasalahan sampah di Pulau Dewata. Yang semestinya para kandidat ini memberikan preseden yang baik serta menyodorkan gagasan strategis untuk menangani masalah sampah di Bali.
Dalam demokrasi mekanisme berpolitik diatur supaya tetap memperhatikan aturan dan mengedepankan etika, termasuk etika lingkungan. Sebab prinsip hukum dalam demokrasi disusun dalam kerangka mengatur agar kedaulatan rakyat tetap terjaga. Para kandidat pemimpin yang memasang APK secara sembarangan telah mereduksi praktik politik menjadi upaya meraih kekuasaan tanpa mengindahkan etika dan ide keberlanjutan. Seorang calon pemimpin kepala daerah mestinya mampu menunjukkan etika dan komitmen baik kepada rakyat, dimulai dari hal sederhanya yakni metode kampanye yang dilakukannya. Calon pemimpin yang memiliki ide dan komitmen akan memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek lingkungan. Hal tersebut akan ditunjukkannya sedari awal mendeklarasikan diri sebagai calon pemimpin.
Penulis : I Komang Adi Saputra, S.A.P. (Kader PC KMHDI Denpasar)
