PD KMHDI Kalteng Tegas Menolak Omnibus Law

Pemerintah dengan DPR telah menyepakati RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang pada Senin, 5 Oktober di Gedung DPR RI.

Pemerintah dan DPR RI mengambil Momentum di sela-sela kondisi yang sedang kritis dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang seharusnya untuk lebih fokus dalam penanganan wabah ini. Justru mereka dengan senang hati riuh gembira untuk menyepakati RUU Cipta Kerja yang dari awal sudah di tolak untuk di bahas. Penolakan ini bergelombang ke seluruh lapisan Organisasi Kemahasiswaan dan Masayarakat Khususnya KMHDI Kalimatan Tengah juga bersikap dan secara tegas untuk menolak.

Menyikapi hal tersebut Pimpinan Daerah KMHDI Kalimantan Tengah secara tegas Menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang di lakukan oleh DPR. Seharusnya DPR lebih aspiratif dalam menjalankan tugas Legislasinya. Karena semuanya menyangkut hak orang banyak khususnya hak para Buruh bukan kepentingan para Korporasi saja.

Candra selaku ketua PD KMHDI KALTENG menyoroti kebijakan Pemerintah yang tidak Pro terhadap Rakyat dan lebih mementingkan kepentingan para Korporasi dan investor tapi tidak memperhatikan Nasib Rakyatnya sendiri. Sejak awal banyak pasal-pasal yang kontra akan kepentingan Rakyat, namun DPR seperti kehilangan indera pendengar untuk mendengarkan keluhan Rakyatnya.

“Produk dari Omnibus Law ini ada beberapa pasal yang begitu kontra akan keadilan para pekerja dan buruh. Namun DPR seolah tidak mau tau itu. Pengesahannya pun terkesan buru-buru seperti kejar Setoran, yang awalnya di jadwalkan pada tgl 8 Oktober namun di percepat. Hal semacam ini membuat masyarakat tidak lagi percaya akan DPR. Oleh karena itu saya secar tegas Menolak Pengesahan RUU menjadi UU yang tidak pro Rakyat dan bahkan ingin menindas rakyatnya sendiri”,Ungkap candra

Ada apa dengan DPR ?

Komentar Anda