PC KMHDI Buleleng Lakukan Aksi Damai Sampaikan Tujuh Poin Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja

Disahkannya undang-undang Cipta Kerja telah mengganggu stabilitas sosial dimasyarakat, oleh sebab itu Organisasi Kepemudaan di Singaraja mendatangi gedung DPRD Kabupaten Buleleng untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan pernyataan sikap bahwa OKP dengan tegas menolak undang-undang tersebut karena dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Oktober 2020.

Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna dan ditemani oleh tim ahli DPRD kabupaten Buleleng Wayan Rideng di ruang kerjannya. Pada kesempatan itu Organisasi Kepemudaan Buleleng yaitu PC KMHDI Buleleng, PC IMM Buleleng, HMI Cabang Singaraja, dan PC PMII Buleleng menyampaikan tujuh pernyataan sikap.

Berikut tujuh pernyataan sikap OKP di Buleleng terkait undang-undang Cipta Kerja.

Pertama menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI karena tidak melibatkan partisipasi publik dan telah menciderai prinsip demokrasi.

Kedua DPR RI telah gagal menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam dalam menyuarakan aspirasi dan suara rakyat.

Ketiga, pengesahan UU Cipta Kerja telah mengganggu kestabilan nasional.

Keempat, kegaduhan akibat pengesahan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam usaha pemulihan nasional akibat Covid-19.

Kemudian dalam poin kelima, UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu mereka juga mendorong dan menyatakan dukungan penuh bagi akademisi koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir pada poin ke tujuh, mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu dalam rangka membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Putu esa Purwita selaku Ketua PC KMHDI Buleleng mengungkapan bahwa mereka tidak aksi turun kejalan karena pertimbangan masa pandemi yang justru mendapat pandangan negatif dari masyarakat jika menurunkan masa yang banyak, jadi langkah kami yaitu langsung bertemu dengan ketua DPRD Buleleng.

“Kami tidak aksi turun kejalan karena atas pertimbangan masa pandemi, maka dari itu langkah kami yaitu langsung bertemu dengan ketua DPRD Buleleng,” Ungkapnya.

Ia menambahkan audiensi ini dilaksanakan untuk menyatakan sikap serta meminta tuntutan mereka agar bisa tersampaikan ke pPemerintah Pusat dan seharusnya pemerintah lebih fokus ke permasalahan pandemi agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.

“Kami meminta tuntutan kami tersampaikan ke Pemerintah Pusat pointnya kita menolak pengesahan Omnibuslaw dan yang paling kami soroti adalah fenomena saat ini terjadi dengan di sahkan UU tersebut membuat tergangunya stabilitas nasional di masa pandemi ini, seharusnya pemerintah lebih fokus ke pandemi agar masyarakat bisa beraktivitas lagi seperti biasanya”, tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna memberikan apresiasi kepada Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Buleleng tersebut yang menyampaikan aspirasi secara damai, dan diwakili oleh beberapa orang saja. Selanjutnya aspirasi akan segera ditindaklanjuti.

“Kami di DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, aspirasi ini akan ditindaklanjuti kepada instansi atau lembaga yang terkait dengan persoalan ini,” tutupnya.

Komentar Anda