WAJAH PENDIDIKAN 75 TAHUN INDONESIA

Penulis : I Putu Andre Juliana

Pasca 75 tahun merdeka, potret pendidikan Indonesia masih jauh dari apa yang di cita-citakan seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu aspek penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memastikan pendidikan bisa di akses oleh seluruh rakyat tanpa ada pengecualian. Pada kenyataanya masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bisa mengenyam bangku pendidikan, rendahnya angka partisipasi sekolah dan masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia. jumlah peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 25,49 juta jiwa atau sebesar 56,26 % dari total peserta didik mencapai 45,3 juta jiwa. Adapun peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 10,13 juta jiwa (22.35%), sedangkan peserta didik untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 4,78 juta jiwa (10,56%) dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 4,9 juta jiwa (10,83 %). Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) 2017/2018. Potret pendidikan seperti ini tentu tidak sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Selain permasalahan belum meratanya pendidikan di Indonesia, banyaknyak usia putus sekolah dan rendahnya partisipasi sekolah, kualitas pendidikan di Indonesia sampai sekarang juga masih menjadi masalah utama. Untuk menilai kualitas pendidikan suatu negara, tercermin juga dari sumber daya manusianya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank dunia dalam Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) 2018 negara Indonesia hanya menempati posisi ke-87dari 157 negara. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan itu sendiri. Liat saja, pendidikan Indonesia berada urutan ke-72 dari 77 negara di Laporan Programme For International Student Assesment (PISA) pada Desember 2019 lalu.

Pertanyaan besar, mengapa kualitas pendidikan Indonesia begitu buruk?

Bobroknya sistem pendidikan menjadi salah satu pemicu permasalahan pendidikan di Indonesia. Sejak reformasi bergulir hingga saat ini sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 belum mengalami perubahan. Seharusnya sistem pendidikan segera dirubah agar dapat lebih fleksibel, dinamis fokus pada pengembangan peserta didik yang berkualitas agar mempunyai kapasitas, kridibilitas untuk bersaing secara global.

Lemahnya sistem pendidikan dan kurikulum yang dianut disekolah menjadi permasalah utama karna dengan sistem pendidikan yang tidak sesuai akan berpengaruh pada pengembangan kemampuan peserta didik apalagi pendidikan kini berpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem pendidikan yang diterapkan sekarang masih berorientasi kepada nilai dan ijazah bukan mutu pendidikan atau pengembangan kemampuan peserta didik. Kerap kali tenaga pendidik atau guru saat prpses belajar mengajar hanya mencekoki pelajaran spesifik kurikulum saja, sehingga banyak siswa-siswa yang telah lulus hanya dibekali dengan nilai dari mata pelajaran dan ijazah semata. Pemerintah masih berkutat dengan model tradisional yang menekankan untuk memperbanyak kaum terpelajar tanpa mempertimbangkan efektifitasnya pada siswa.

Selain permasalahan carut marutnya sistem pendidikan Indonesia, salah satu potret yang menggambakarkan mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah masuknya paham kapitalisme dalam sektor pendidikan. Seperti kita ketahui sistem pendidikan di indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme) yang berprinsip meminimalkan peran tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Cermati saja Permendikbub Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dengan adanya peraturan tersebut para siswa/siswi di kenakan pungut pendidikan membayar iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menegah kejuruan (SMK). Hal ini mencerminkan mahalnya pendidikan di Indonesia dan sudah berorientasi ke sistem kapitalisme yang berdalil untuk “Kemajuan pendidikan”. Terlebih wacana program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah masih di persimpangan jalan karna sampai saat ini program tersebut masih belum memiliki payung hukum. Tentu harapan terwujudnya pendidikan gratis bagi rakyat Indonesia masih menjadi angin lalu.

Adapun solusi yang diberikan dari permasalahan di atas mengenai sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa . Konsepsi panca dharma yang dikemukan oleh Ki Hajar Dewantara adalah salah satu solusi untuk menjawab permasalahan sistem pendidikan bangsa ini. Nilai nilai asas panca dharma seperti kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan inilah yang perlu direaktualisasikan dalam penerapan praktek pendidikan di sekolah sehingga harapan proses belajar mengajar yang mengembangkan potensi peserta didik dan membentuk watak peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud. Semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani juga harus diterapkan dengan baik oleh tenaga pendidik sehingga dalam proses belajar mengajar tidak terlalu membahas spesifik kurikulum saja. Sudah seharusnya kita mempunyai sistem pendidikan yang berkarakter tanpa menjiplak sistem-sistem pendidikan di luar yang bersifat liberal/kapitalisme.

Selain itu untuk mewujudkan amanat Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 pemerintah juga harus menjamin bahwa pendidikan bisa di akses oleh seluruh rakyat Indonesia. UU Sisdiknas harus di amandemen pasal terkait wajib belajar 9 tahun di ubah menjadi wajib belajar 12 tahun. Atau bisa juga didoron melalui Intruksi Presiden dan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di provinsi.

Selain permasalahan utama di atas, tentunya masih banyak permasalahan pendidikan di Indonesia, seperti sarana prasarana yang belum memadai, keterbatasan akses pendidikan, kesejahteraan guru, kesadaran siswa dalam belajar dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah dan masyrakat saling bahu membahu sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan pendidikan Indonesia lebih maju. Berdasarkan rasa persatuan, perlunya sinergitas dan kesadaran antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pembenahan pendidikan di negeri ini. bukan rahasia umum lagi bahwa maju tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Semoga di momentum bulan kemerdekaan ini pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi kedepanya.

Terima Kasih Banggai, 17 Agustus 2020

Komentar Anda