Kajian Yuridis Pandemi Covid-19, Perarem PSBB oleh Desa Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Positif

Perarem PSBB oleh Desa Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Positif

( Konsistensi Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19 melalui Perspektif Yuridis, Logika Kebijakan, Hak Asasi Manusia dan Teori Keadilan John Rawls )

Oleh :Gde Aryadi
(I Gusti Ngurah Arya Gangga Redanaputra Tegeh Kori)

Subjek utama dari keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak dan tugas-tugas fundamental serta menentukan bagian keuntungan dari kerja sama sosial. (John Rawls)

Latar Belakang Masalah

Beberapa bulan terakhir kondisi Indonesia setelah terkena dampak dari wabah global yang disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menunjukkan data yang cukup tinggi dari masyarakat yang terpapar pandemi Covid-19 ini, mencapai ribuan, dalam data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia update tanggal 23 April 2020, puku 12.00 WIB menyatakan bahwa jumlah orang positif Covid-19 mencapai 7.775 atau meningkat 357 dari sebelumnya, kemudian 960 orang sembuh atau meningkat 47 dari sebelumnya dan 647 meninggal dunia atau meningkat 11 dari sebelumnya, angka ini relatif cukup tinggi jika dilihat dari sektor penyebarannya dari beberapa bulan terakhir. Dalam kasus pandemi ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dari awal kurang memperhatikan serius terkait apa yang terjadi dalam situasi global pada saat itu, dilansir dalam beberapa media pemberitaan seperti CNN Indonesia yang memberitakan bagaimana statement Menteri Kesehatan Dr.Terawan Agus Putranto pada tanggal 11 Februari 2020 sebelumnya dengan menantang Harvard untuk membuktikan virus corona di Indonesia, ini statement yang saya coba kutip dari media tersebut “Ya Harvard suruh ke sini. Saya suruh buka pintunya untuk melihat. Tidak ada barang yang ditutupi” dan juga “Perkara Indonesia itu tidak ada (virus corona) ya berkat Yang Maha Kuasa, karena doa kita semua” ujar Terawan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, ini sangat disesalkan, statement demikian muncul oleh pejabat negara setingkat menteri.

Kondisi seperti ini mengakibatkan secara hirarki kebijakan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah seakan-akan tidak terlalu memikirkan dampak dari pandemi ini yang seharusnya dapat dicegah dari awal pemberitaan muncul, bahwa di Indonesia mulai terdapat kasus-kasus yang terindikasi terjangkit wabah ini terhitung dari akhir Januari. Banyak juga terdapat statement pemerintah yang memiliki tumpang tindih sehingga masyarakat dibawah susah atau kurang dapat memahami kebijakan pasti dari pemerintah, seperti contoh pemerintah pusat untuk menghimbau warganya agar tidak mudik atau dalam pengertiaan KBBI yang berarti pulang ke kampung halaman, sementara dalam wawancara yang disiarkan oleh Mata Najwa tanggal 22 April 2020 di Trans 7 terhadap presiden bahwa terdapat beberapa masyarakat yang terlebih dahulu melakukan mudik, sementara itu tanggapan dari Presiden menyatakan bahwa ‘itu bukan mudik, itu Namanya pulang kampung”, dari statement tersebut kita dapat menduga bahwa bahkan seorang presiden sekalipun berusaha untuk mencari alasan-alasan yang tepat untuk dapat menjawab segala pertanyaan jurnalis seperti Najwa Shihab walaupun jawaban itu saya rasa kurang efektif, karena jika merujuk pada KBBI, mudik memiliki makna yaitu pulang ke kampung halaman.

Pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai sektor di Indonesia seperti sektor pariwisata, ekonomi, sosial dan pendidikan, telah membuat sedikit tidaknya kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan beberapa kasus-kasus baru seperti yang dilansir dalam beberapa media yang di tulis oleh radarbali.jawapos.com terdapat warga di daerah Dalung yang bunuh diri, belum diketahui motif pastinya, korban diduga merasa frustasi berat setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialaminya sehingga itu berdampak pada sosial ekonomi yang mengakibatkan warga tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menurut Lembaga independen seperti Next Policy, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan berada dalam kisaran -0,84% hingga 2,57%. Pertumbuhan PDB sebesar minus 0,84% merupakan skenario terburuk dengan asumsi selama enam bulanm 75% perekonomian terhenti. Sedangkan pertumbuhan PDB 2,57% merupakan skenario terbaik dengan asumsi selama 4 bulan 50% perekonomian terhenti. Kondisi bangsa Indonesia hari ini di hadapkan pada sebuah kebimbangan dalam menangani pandemi ini, masyarakat membutuhkan kebijakan dan tindakan yang pasti oleh pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, oleh karena dasar itulah kajian ini dibuat sehingga dalam pembahasannya nanti akan melihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah itu efisien dalam menangani pandemi saat ini atau tidak, dan juga memberikan sedikit tanggapan argumentatif untuk dapat merekomendasikan desa adat di Bali agar membuat perarem (adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat) untuk dapat membatasi pergerakkan sosial masyarakat berskala besar yang ada di Bali dan juga bertujuan untuk mengurangi dampak penyebaran pandemi covid-19 hari ini.

Pembahasan Masalah Kebijakan Pemerintah

Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 telah mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus, yaitu diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Konsistensi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dirasa kurang bersubstansi, seperti PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB yang sebelumnya diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti beberapa kasus yang terjadi sebelumnya Pemerintah Daerah Tegal memutuskan untuk lock down atau karantina wilayah walaupun pada dasarnya kewenangan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang terdapat pada pasal 10 ayat 1, sementara kondisi yang berbeda diinginkan oleh Pemerintah Pusat adalah menghimbau masyarakat untuk melakukan dan menerapkan social distancing, yang berarti situasi dimana masyarakat melakukan pembatasan sosial dengan cara menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah. Oleh karena kurangnya koordinasi tersebut, dari kejadian yang sudah dijelaskan sebelumnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk menyeragamkan segala tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Secara normatif, substansi dari PP Nomor 21 Tahun 2020 dirasa sangat terbatas, sehingga cukup tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan pandemi covid-19. Kebijakan ini secara garis besar hanya mengatur tentang PSBB, dan materi yang diatur juga tidak ada unsur baru melainkan hanya membukukan apa yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah, sederhananya PP Nomor 21 tahun 2020 ini belum spesifik jelas dalam menangani keputusan penaganan pandemi covid-19. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 ini juga memiliki kekurangan dalam pemberlakuannya dilapangan, secara normatif isi dari peraturan ini terkesan berbelit-belit, Pemerintah Daerah yang sudah mengajukan PSBB tidak langsung diterima karena harus melalui kementerian terlebih dahulu, baru setelah itu ke gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kemudian berkoordinasi kembali kepada Presiden, walaupun pada dasarnya dalam PP No 21 Tahun 2020 dijelaskan bahwa keputusan dalam menentukan PSBB berada ditangan menteri tapi dalam sebuah etika dan garis koordinasi menteri sebagai pembantu Presiden pasti menunggu persetujuan Presiden, secara prosedural, ini dinilai sangat lambat untuk memberikan keputusan dalam menangani pandemi covid-19 saat ini, sementara pandemi ini semakin lama semakin cepat tersebar jika Pemerintah Daerah hanya menunggu keputusan Pemerintah Pusat dari alur birokrasi yang terlalu kaku.

Hukum sebagai panglima tertinggi memiliki fungsi untuk dapat mengatur secara norma dalam penagananan pandemi saat ini dirasa tidak memiliki titik acuan yang jelas sehingga muncul beragam perspektif yang diakibatkan oleh pemegang kekuasaan dalam pembentukan peraturan yang juga terkesan terburu-buru dalam penetapannya. Hukum secara historis dalam buku sejarah hukum yang ditulis oleh Prof.Dr.Emeritus John Gilisen dan Prof.Dr.Emeritus Frits Gorle dalam pembahasannya mengenai terbentuknya sebuah tatanan hukum dinyatakan bahwa hukum yang semakin lama melalui sebuah kebiasaan membentuk norma dengan sendirinya, oleh karena ilmu pengetahuan kepurbakalaan, etnologi hukum, dan sebagainya menunjuk bahwa pada kebanyakan bangsa-bangsa primitif di zaman purbakala pun, pada saat belum ada aksara, telah dikenal norma-norma prilaku yang berkaitan dengan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan yang berangsur-angsur menjelma menjadi norma-norma hukum yang sesungguhnya (Emeritus John Gillisen, 2005 dan Emeritus Frits Gorle, 2005 dalam Buku Sejarah Hukum), maka sumber hukum primer tidak lain adalah kebiasaan (hukum).

Kebiasan-kebiasan ini dalam perkembangannya, maka dengan sendirinya membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang secara eksplisit maupun implisit dituangkan melalui rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Secara hirarki perundang-undangan dapat kita ketahui bahwa hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang berada di bawahnya atau dalam asas preferensi dalam ilmu hukum disebut dengan Lex Superior Derogat Legi Inferior, asas preferensi merupakan asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan). Secara teoretis dalam hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 menyatakan urutan peraturan perundang-undangan dari UUD hingga Perda Kabupaten/Kota.

Jika ditinjau kembali berdasarkan logika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam PP No 21 Tahun 2020, sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang menyebabkan terlambatnya penanganan penyebaraan pandemi atau lebih sederhananya dapat dikatakan kurangnya efisiensi dari alur birokrasi yang dibuat, sementara asas yang berlaku pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan penetapannya. Jika dikaitkan dengan gagasan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls salah satu garis besar pembahasan soal teori keadilan adalah justice as fairness atau juga berarti keadilan sebagai kesetaraan. Poin pembahasan ini memiliki relevansi terhadap sila ke dua dan ke empat dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan sebagai sebuah syarat mutlak yang dijamin oleh negara terhadap berlangsungnya pemerintahan dan juga merupakan amanat konstitusi harus dapat mengurai secara retributif maupun distributif tentang keadilan itu sendiri, bagi Rawls tentang keadilan sosial, prinsip etis yang menjadi acuan dalam suatu masyarakat, “Keadilan adalah keutamaan pertama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam suatu sistem pemikiran”. Rawls meletakkan ‘keadilan sebagai kesetaraan’ bukanlah pertama-tama sebagai uraian deskriptif, melainkan tentang prosedur dan prinsip-prinsip untuk mencapai keadilan itu sendiri.

Dengan meletakkan keadilan sebagai keutamaan sosial, yang mensyarakatkan sebuah regulasi atau kebijakan sebagai subjek keadilan distributif harus memiliki prosedur yang jelas, salah satu dimensi turunan yang tidak dapat dipisahkan adalah soal kepatuhan. Soal kepatuhan dalam ulasan buku yang di tulis oleh Andi Tarigan berjudul “Tumpuan Keadilan Rawls”, kepatuhan dibagi menjadi tiga jenis kategori. Jenis pertama adalah kepatuhan yang muncul karena adanya tekanan dari orotitas, yang dapat saja berbentuk orang tua, negara, lembaga keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan ‘moralitas otoritas’, jenis kedua adalah kepatuhan yang bersumber dari perjanjian atau kesepakatan bersama ‘moralitas asosiasi’, dan ketiga adalah kepatuhan yang terjadi karena dengan jaminan kebebasan dan kesetaraan ‘moralitas prnsip’. Kepatuhan jenis ketiga ini oleh karenanya tidak muncul karena keyakinan akan kehendak Tuhan, juga bukan karena tekanan kesepakatan, melainkan karena sungguh yakin bahwa kesepakatan itu memang adil ‘kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dalam mengatasi pandemi’. Moralitas prinsip yang menekankan sebuah kepatuhan berdasarkan kebebasan dan kesetaraan jika dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seakan-akan membuat masyarakat pasrah akan keputusan yang di ambil antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam memutuskan status sebuah wilayah dapat dikatakan PSBB atau tidak, sehingga dalam realitanya kesetaraan tidak hidup dan kepatuhan dirasakan sebagai sebuah tekanan keterpaksaan. Dalam konteks teoretis, keadilan dalam garis besar dicacah dalam dua bagian besar, pertama adalah tentang prinsip dan kedua adalah tentang kriteria. Prinsip dalam hal ini digunakan dalam hal penilaian, sedangkan kriteria berfungsi sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian. Asas yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu keadilan, tetapi PP No 21 Tahun 2020 sebagai kebijakan turunan dari undang-undang di atasnya tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan yang dalam pandangan Rawls harus memperhatikan kondisi objektif dan subjektif, kondisi keadilan bagi Rawls adalah kondisi kelangkaan sumber daya (kondisi objektif) dan konflik kepentingan (kondisi subjektif).

Secara garis besar ketika berbicara tentang keadilan. Rawls menuliskan demikian.

“Mereka yang meyakini pemahaman-pemahaman keadilan yang berbeda, karenanya, masih dapat bersepakat bahwa institusi-institusi itu berlaku adil ketika tidak ada perbedaan secara sewenang-wenang ditetapkan di antara orang-orang dalam mengalokasikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan-aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara klaim yang saling bersaing demi tercapainya keuntungan kehidupan sosial”.

Seperti apa yang telah dikatakan oleh Rawls sebelumnya, saya menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan publik, atau sebuah regulasi yang dibuat untuk mengatur masyarakat serta mendistribusikan keadilan yang telah diamanatkan undang-undang dasar melalui kebijakan politik tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta tidak menentukan kriteria yang akan diambil dalam sebuah keputusan. Karena prinsip keadilan dalam pemahaman Rawls di satu sisi lahir dari pemikiran atau gagasan utama dari kebebasan atau kesetaraan ‘justice as fairness’.

Penerapan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dalam realitanya sangat dirasa tidak adil bagi masyarakat, seperti contoh yang terjadi di Jakarta, sebagai pusat penyebaran Covid-19 terbesar di Indonesia, telah memberlakukan PSBB dalam beberapa minggu terakhir. Sekalipun dalam kebijakan PSBB telah diatur dengan jelas dan juga memperhatikan undang-undang yang berada diatasnya. PSBB menurut logika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sama sekali tidak melarang orang untuk keluar atau menghindari perkumpulan orang dalam skala besar tetapi dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang dilarang untuk keluar oleh beberapa oknum yang dengan sengaja melarang masyarakat untuk berpergian mencari kebutuhan makanan, dalam hal ini dapat dikatakan pemberlakuan kebijakan ini secara etika menimbulan beragam perspektif dari aparat setempat sehingga keliru diterjemahkan dan melahirkan ketidakadilan diantara masyarakat.

Terdapat juga beberapa hal yang tidak diperhatikan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 soal jaminan kehidupan masyarakat, fakta yang terjadi di lapangan sampai sekarang, pemerintah belum menjalankan dengan baik PP Nomor 21 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, masih banyak masyarakat yang merasakan hal tidak adil, dengan tidak meratanya jaminan atau bantuan sosial berupa barang maupun materi, terlebih lagi saat ini pemerintah dalam hal lain mempromosikan program kerja kartu pra-kerja ditengah pandemic, yang secara umum kebutuhkan masyarakat bukan soal pelatihan melainkan kepastian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Logika yang terdapat dalam kebijakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 27 dikatakan bahwa peraturan ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara yang di dalamnya mengatur soal kebijakan keuangan negara, ini dinilai sangat riskan dalam penyelewengan kewenangan, seakan-akan pemerintah menggunakan sikap anti evaluasi, dalam ilmu dasar-dasar logika kondisi seperti ini disebut dengan Argumentum Ad Baculum yang berarti kekuasaan berdasarkan tangan besi yang cenderung totalitarianism, kondisi seperti ini masuk klasifikasi kekeliruan relevansi, hal ini dapat dilihat dari pasal 27 tersebut, jadi berdasarkan analisis logika menurut pasal tersebut, dikatakan bahwa jika ada sebuah permasalahan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat berdasarkan perpu ini, perpu tersebut tidak dapat digugat maupun dievaluasi karena merupakan bukan bagian dari objek gugatan. Sementara dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus terbuka untuk mendengarkan ruang-ruang evaluasi yang dilakukan elemen masyarakat, akademisi maupun praktisi.

Begitu banyak persoalan-persoalan serta keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan kondisi realita lapangan, sementara kondisi seperti ini sangat merugikan masyarakat bahkan negara, amanat konstitusi jelas memerintahkan pejabat publik melalui undang-undang dasar untuk mendistribusikan keadilan serta memperhatikan hak asasi manusi, termasuk keberlangsungan hidup mereka, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 dan seterusnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia merupakan hak paling mendasar yang wajib pemerintah lindungi keberadaannya, seperti kesehatan masyarakat, nyawa masyarakat, dalam buku berjudul Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Prof.Dr.H.Muladi,SH dikatakan bahwa,

“Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (human rights) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam sekala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini diantaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (legal rights) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia”

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, hak asasi yang merupakan dasar fundamental manusia yang hidup dalam sebuah negara yang mengakui hak asasi manusia tersebut bersifat melekat dan tidak dapat diganggu gugat, sementara yang dilakukan pemerintah dengan keterlambatan penanganannya sampah hari ini banyak masyarakat yang merasakan kelaparan, ketidakadilan bahkan kematian, sehingga menurut perspektif diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah saat ini melanggar hak asasi manusia berdasarkan amanat konstitusi dalam undang-undang dasar.

Konsistensi pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 berdasarkan amanat undang-undang dirasa telah gagal dan tidak mementingkan kepentingan kesehatan, kesejahteraan dan keadilan. Dalam hal ini pandangan Rawls tentang keadilan sebagai kesetaraan ‘Justice As Fairness” jika dikaitkan dalam posisi kebijakan pemerintah saat ini, bukan melahirkan keadilan sebagai kesetaraan, melainkan melahirkan kelaparan dan kesengsaraan.

Pemerintah daerah Bali dalam hal ini memiliki instrument yang cukup lengkap, seperti desa adat sebagai local genius orang Bali yang memiliki peraturan yang disebut perarem sebagai alat untuk menjalankan keputusan awig-awig desa adat maupun banjar adat, kondisi sosial masyarakat Bali cenderung lebih memiliki kepatuhan terhadap lembaga adat atau desa adat terkait ‘moralitas otoritas’ ketimbang hukum positif yang berlaku di Indonesia, bukan berarti mengenyampingkan hukum positif, walaupun pada dasarnya menurut asas preferensi Lex Superior Derogat Legi Inferior yang berarti hukum di atas mengenyampingkan hukum di bawah, bahwa hukum adat masih dapat dikesampingkan oleh PP Nomor 21 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 dalam upaya pencegahan penyebaran pandemic covid-19, sedangkan menurut peraturan diatasnya lagi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adat memiliki posisi yang diakui secara jelas menurut undang-undang dasar, walaupun nanti pada penerapannya akan menuai beberapa konflik kebijakan, setidaknya dalam hal ini desa adat dapat digerakkan untuk melakukan sebuah Tindakan progresif yang humanis, yang lebih jelasnya akan di jelaskan pada rekomendasi, begitupun sudah ada yang mengatur peraturan daerah terkait desa adat ‘Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat’ sebagai legalitas Majelis Desa Adat yang ada di Bali, sangat memungkinkan jika desa adat se-Bali serentak untuk mengeluarkan sikap dalam hal penanganan pandemi covid-19 saat ini dan juga berkoordinasi dengan Gubernur dan PHDI setempat.

Kesimpulan Serta Rekomendasi

Meningkatnya korban dari kasus positif covid-19 di Indonesia terkhususnya di Bali diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, serta kurangnya pemahaman-pemahaman jajaran di bawahnya untuk menerjemahkan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebaiknya agar penanganan pandemi covid-19 kali ini dapat tertangani dengan baik, terlebih lagi masyarakat bali memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi dan juga sangat bergantung pada pariwisata, lebih baik desa adat se-Bali melalui Majelis Desa Adat dan juga berkoordinasi dengan Gubernur dan PHDI untuk membuat sebuah peraturan perarem dan awig-awig untuk membatasi pergerakan sosial dari masyarakat adat di Bali serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan pangan dari masyarakat yang berada di Bali. Pemerintah Daerah saat ini bersama Majelis Desa Adat dan PHDI harus segera gencar dalam menentukan sikap, karena ini akan berdampak sangat buruk jika lamban dalam penentuan sikapnya. Jika pembuatan perarem dan awig-awig dapat dilakukan sesegera mungkin dengan memperhatikan hal yang paling intim dibutuhkan oleh masyarakat, pertama-tama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat serta PHDI se-Bali untuk sesegera mungkin merumuskan hal-hal yang dapat langsung untuk disebar ke tiap-tiap Desa Adat se-Bali, setelah itu dapat juga diberikan terkait protokol kesehatan yang resmi dari pemerintah untuk dapat diperhatikan oleh Desa Adat dalam pembentukan awig-awig dan Perarem di desa masing-masing serta dalam pembahasannya kelak, memperhatikan kebutuhan mendasar dari masyarakat, seperti dapat dibuatnya balai pangan, dapur umum dan juga mengoptimalisasi pecalang ‘aparat keamanan adat di desa maupun banjar’ agar diberi pengarahan dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh kesepakatan adat maupun banjar setempat, setidaknya Bali dapat terlebih dahulu pulih dalam menghadapi pandemi covid-19 dan kepatuhan adat ‘moralitas otoritas’ dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lainnya secara kolektif tanpa harus menunggu alur birokrasi yang begitu kaku.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:
Rawls, John. 2006. A Theory Of Justice (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara). Jogjakarta : Pustaka Pelajar,

Tarigan, Andi. 2018. (Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?) Tumpuan Keadilan Rawls. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat). Bandung : PT Refika Aditama.

Sumaryono, E. 2019. Dasar-Dasar Logika. Depok : PT Kanisius.

John Gilissen dan Frits Gorle. 2005. Sejarah Hukum (Suatu Pengantar). Bandung : PT Refika Aditama

Sumber Hukum:
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonsia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2016, Sekretariat Jendral, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasi (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sumber Berita:
Menkes Tantang Harvard Buktikan Virus Corona di Indonesia – CNN Indonesia.

Kena PHK Gara-Gara Corona, Warga Dalung Ditemukan Tewas Gantung Diri – Radar Bali

Komentar Anda