BPJS dan Tarif Listrik Naik, Mahasiswa Turun Ke Jalan

Oleh : Wayan Astika Darmayanti

Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketetuan .  

 Namun perubahan tersebut membuat resah masyarakat, karena salah satunya pada pasal 34 ayat 1tentang penaikan iuran BPJS yang berlaku pada seluruh segmen peserta yaitu untuk kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 mejadi Rp 110.000, kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.  

 Keresahan masyarakat ditambah dengan rencana pemerintah memangkas subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA dengan alasan hal ini diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara.

“ Pemerintah terlalu tergesa-gesa kalau ngambil keputusan “ ungkap Aminah (45).

“ Lagi musim kemarau panjang, paceklik begini malah mau serba dinaikan, makin susah memenuhi kebutuhan yang lain “ sambung Warni (43)

Ungkapan warga kampung baru tersebut sejalan dengan tuntutan yang disampaiakan oleh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok cipayung plus yang melakukan aksi di depan kantor Gubernur Lampung pada senin, 4 November 2019.  Salah satu tuntutan yang diajukan antara lain adalah penolakan kenaikan iura BPJS, audit secara menyeluruh mengenai manajemen BPJS, Mendesak Presiden untuk mengembalikan BPJS sesuai dengan amanat UUD 45 pasal 28H dan 34.

Kesehatan dan listik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iuran BPJS dan tarif listrik dapat berdampak negatif terutama untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, karena itu berarti pengeluaran setiap bulannya akan meningkat namun dengan pendapatan yang terkadang masih belum pasti.  

Selain itu sampai saat ini salah satu fasilitas yangbelum baik adalah rumah sakit.  Pemerintah terkesan mengabaikan perbaikan sistem dan fasilitas rumah sakit sebelum mengambil kebijakan ini, karena akan sia-sia jika pelayanan yang diberikan tetap sama walaupun jumlah iuran dinaikan, itu sama dengan menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan.

Komentar Anda