Tuntaskan Dampak Karhutla

Jumat, 25 Oktober 2019 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang bertempat di kantor Gubernur Sumatera Selatan yang terdiri dari PC KMHDI Palembang, Gerakan Rakyat Muda Menggugat dan Bem Stisipol Candradimuka bertujuan untuk meminta pihak Pemda Sumsel menyelesaikan permasalahan asap yang terjadi dan mendukung semua langkah hukum terhadap para pembakaran hutan dan lahan serta meminta pihak Pemda Sumsel mencabut semua izin perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan.

Berdasarkan Pasal 28 UUD Tahun 1945 dan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum, yang menyatakan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kami menyatakan sikap berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP harus benar-benar di terapkan diwilayah Sumatera Selatan.

Kabut asap yang merebak selama berbulan bulan telah merugikan dan meresahkan semua masyarakat, berkali kali semua element organisasi melakukan aksi namun nyatanya kabut asap tetap saja terjadi.
Kami bukan hanya melakukan aksi jalanan tapi kami menginginkan Class Action dari semua pihak pemangku kebijakan di wilayah Sumatera Selatan.

Kami berdasarkan fakta yang ada meminta :
1. Dengan tegas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera mencabut semua izin perusahaan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

2. Meminta pihak Pemerintah Sumsel dengan tegaskan menerapkan UU No. 32 tahun. 2009 tentang Lingkungan Hidup dengan sebagaimana fungsinya dengan tepat. (apabila paham peneraan UU tersebut kebakaran hutan tidak akan terjadi berbulan bulan).

3. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka, kami masyarakat merasa dirugikan oleh kabut asap selama berbulan bulan ini, dengan tegas meminta kompensasi (dari pihak yang membakar) dan digunakan untuk masyarakat baik itu bentuk beasiswa ataupun pembangunan terhadap akses kebutuhan masyarakat ataupun pembangunan daerah kumuh dan tertinggal melalui tangan Pemerintah Sumsel dan akan kami awasi. (berdasarkan sanksi yang di atur didalam undang-undang).

4. Meminta Gubernur Sumsel melakukan evaluasi jabatan didalam Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutanan Provinsi Sumsel yang tak mampu menerapkan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

5. Meminta pihak Gubernur dengan sigap memanggil jajaran badan penanggulangan bencana daerah Sumsel agar cepat tanggap mengatasi bencana kabut asap yang terjadi berbulan bulan ini. Masyarakat sudah makin sangat resah.

6. Meminta transparansi anggaran penanggulangan bencana karhutla di Sumsel

7. Meminta Gubernur Sumsel segera memerintahkan jajarannya untuk segera merimbakan lahan yang telah dibakar itu.

8. Sumsel bukan milik pemerintahan saja, bukan pula milik pelaku pembakar lahan dan hutan. Masyarakat tidak ingin menghirup asap. Masyarakat terbiasa ngirup cuko. Bukan asap. Catat itu…!

Komentar Anda