Tuntaskan Reformasi Dari Aliansi Sumsel Melawan-PC KMHDI Palembang

Selasa, 24 September 2019 telah berlangsung Aksi dari Aliansi Sumsel Melawan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak siang hingga sore hari. Aksi ini berawal dari seruan pamflet bahwa titik kumpul massa berada di Kambang Iwak kota Palembang, tetapi adapun dari beberapa Organisasi dan Massa yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Melawan sudah lebih dulu berada di kawasan sekitar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Palembang salah satunya massa aksi dari Universitas Muhammadiyah Palembang karena mereka sudah melakukan longmarch dari kampus. Adapun kronologi aksi sebagai berikut :

Sebelumnya pada tanggal 23 September 2019 ada kesepakatan dari konsolidasi antara Aliansi BEM Se-Sumatera Selatan (BEM SS) dan organisasi Cipayung atau OKP untuk membentuk Aliansi Sumsel Melawan yang terdiri dari Aliansi BEM SS, HMI Cabang Palembang, Walhi Sumsel, KAMMI Cabang Palembang, IMM Palembang, KMHDI Cabang Palembang.Pada saat di lapangan tanggal 24 September 2019 ternyata di lapangan yang ingin bergabung dengan Aliansi Sumsel Melawan banyak yang langsung berdatangan dari berbagai elemen diantaranya mahasiswa di beberapa universitas di Palembang dan masyarakat sipil.

Pada pukul 10.00  hingga pukul 12.30 Koordinator Lapangan dari masing-masing organisasi yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Melawan melakukan mobilisasi massa ke titik kumpul Kambang Iwak. Pada saat yang bersamaan, massa yang sudah berkumpul di jalan raya sekitar kantor DPRD Provinsi juga sudah mulai memenuhi ruang jalan bahkan jalan angkatan 45 harus ditutup sementara, jadi kendaraan yang akan menuju jalan tersebut dialihkan ke jalan lain. Lalu pada pukul 12.30,  setelahmelaksanakan shalat dzuhur massa aksi yang berjumlah kurang lebih 10.000 orang mulai melakukan longmarch dari Kambang Iwak menuju Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan sesampainya massa di depan gerbang kantor DPRD langsung bergabung dengan massa yang sudah menunggu dan berkumpul di depang gerbang kantor DPRD, setelah digabungkan jumlah massa aksi menjadi kurang lebih 15.000 orang.

Kondisi lapangan pada saat itu ditemukan ada 3 gelombang massa aksi yaitu dari Aliansi Sumsel Melawan, dan DEMA UIN, dan beberapa masyarakat Sipil. Lalu adanya 3 mobil komando milik Aliansi Sumsel Melawan, HMI Cabang Palembang dan Universitas PGRI Palembang. Kemudian sampai pukul 13.15 dilakukan pengkondisian terhadap massa aksi yang diambil alih oleh koordiantor lapangan yang berada di mobil komando, secara bersamaan masing-masing pimpinan dari berbagai organisasi/elemen yang ada dilapangan mendapat arahan untuk berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk menyatukan suhu gerakan terkait proses aksi, salah satu hasil dari konsolidasi tersebut adalah adanya arahan untuk menurunkan bendera/panji dari semua organisasi ataupun sejenisnya dan hanya menaikkan bendera merah putih. Tapi di sela-sela konsolidasi pihak dari DEMA UIN tidak sepakat untuk adanya panji/bendera dari pihak-pihak lain kecuali bendera merah putih ,. Hasil dari konsolidasi telah disepakati oleh semuayang terlibat dalam aliansi termasuk DEMA UIN Raden Fatah namun fakta dilapangan adalah DEMA UIN Raden Fatah Palembang keluar dari jalur kooridnasi. inilah salah satu sebab awal kenapa ditemukan dua simpul massa yang berbeda saat dilapangan.

Pasca konsolidasi tersebut karena tidak adanya kesepakatan dari DEMA UIN Raden Fatah Palembang untuk menyatukan simpul massa, maka sejak itu dinyatakan DEMA UIN Raden Fatah Palembang dinyatakan berada diluar koordinasi dari hasil kesepakatan dan konsolidasi.   Kemudian pasca konsolidasi, massa melakukan aksi Mimbar Bebas dan berorasi di diwakili dari masing-masing organisasi dan berjalan dengan lancar. Aparat keamanan juga sudah siap siaga melakukan pengamanan berjalannya aksi. Disisi barat atau di depan massa aksi Aliansi Sumsel Melawan terdapat border dari Polisi, kemudian massa dari DEMA UIN Raden Fatah Palembang.

Mobil komando milik Aliansi Sumsel Melawan terjadi beberapaalur koordinasi dan komunikasi, sehingga membuat beberapa perwakilan organisasi yang ada diatas mobil untuk turun dan pindah ke mobil komando dari HMI cabang Palembang . Setelah mobil komando mencoba berpindah ke depan gerbang kantor DPRD, ada suara dari mobil komando DEMA UIN Raden Fatah Palembang mengatakan ada provokator berbaju hitam yang tidak lain adalah masyarakat sipil yang ingin ikut aksi dan bukan merupakan provokator dan sudah tervalidasi kebenarannya. Kemudian kondisi panik, teriakan tentang provokator terus berlanjut karena terprovokasi dan ada lemparan botol dari masa aksi sehingga terjadi keos. Kader HMI yang ambil alih untuk mengemudi mobil komando mengalami kebingungan dalam arahan posisi letak mobil sehingga yang diketahui Kapolresta Kompol DH ikut melakukan penekanan terhadap si pengemudi sampai adanya tindakan represifitas dengan ancaman 20 tahun penjara jika si pengemudi tidak memberikan alih kendali mobil ke aparat kepolisian tersebut.

Pada pukul 13.28  saat massa mencoba pindah kedepan gerbangGedung DPRD keadaan lapangan sedang berlangsung ricuh , penyebab awal adanya pelemparan benda-benda keras dari arah dropout grab Mall Palembang Icon dan kondisi massa pada waktu itu tidak terkondisikan lagi karena adanya penembakan gas air mata dan water cannon oleh aparat kepolisian. Massa aksi pun mulai terpecah untuk menyelamatkan diri ada yang lari ke gedung mall Palembang Icon, Transmart, dan berbagai arah lainnya. Bahkan dari atas mobil komando beberapa mahasiswa jatuh ke bawah tempat koordinator lapangan yang tadinya sedang mengarahkan massa ikut jatuh dan terbentur satu sama lain serta ratusan korban yang mengalami luka-luka baik luka parah maupaun luka kecil dan sesak nafas akibat terhirup gas yang dilemparkan. Dengan kabar yang sangat cepat terdata ada 62 Korban dari massa aksi di beberapa rumah sakit seperti RS CHARITAS, RS AKA GANI, RSMH, RS MUHAMMADIYAH, RS SILOAM, RS SITI KHADIJAH, RS PELABUHAN tapi tidak ada korban meninggal baik ketika aksi maupun sesudah aksi. Data Korban sedang di himpun dari semua Rumah Sakit Rujukan, karena harus sesuai prosedur rumah sakit jadi memakan waktu yang cukup lama. Namun jumlah korban tersebut sudah terkonfirmasi dan tervalidasi dari Rumah Sakit rujukan pada malam hari tanggal 24 September 2019 pasca aksi.Sangat disayangkan tindakan represifitas aparat menimbulkan banyak korban. Kita sudah koordinasi dengan Walhi dan LBH untuk mengadvokasikan pelanggara HAM yang terjadi pada penangganan massa aksi oleh Aparat pada tanggal 24 September 2019.

Sampai pada pukul 14.13 kericuhan sudah mulai reda dan aksi dimulai kembali dengan kondisi massa yang tersebar diberbagai titik bersamaan dengan turunnya hujan, meskipun kondisi saat itu sedang turun hujan tidak mengurangi semangat dari massa aksi untuk kembali membentuk posisi seperti semula  dengan keadaan yang sangat tidak kondusif. Ketika korlap memberikan arahan dan mengajak massa aksi untuk bernyanyi. Bersamaan dengan waktu tersebut, pihak DEMA UIN Raden Fatah Palembang menarik massa aksi keluar barisan dan mengeluarkan pernyataan tidak mau ditunggangi. Sangat disayangkan pernyataan itu merupakan tendensius terhadap massa aksi Aliansi Sumsel Melawan. Kami dari Aliansi Sumsel Melawan sangat tegas menyatakan tidak ada yang menunggangi kami, benar ada yang menunggangi yaitu ditunggangi kepentingan Rakyat Indonesia.

Dengan kondisi yang kurang terkoordinir di lapangan dan alur komunikasi yang kurang terarah, beberapa oknum aparat kepolisian terlihat sedang melakukan provokasi terhadap massa aksi dengan memberikan informasi yang tidak benar bahwa ada ditengah barisan massa aksi yang berbaju hitam-hitam dan bermasker hitam telah melakukan seruan provokasi terhadap massa . narasi informasi yang tidak benar itu membuat warga sipil yang juga ikut dalam barisan massa dengan menggunakan dresscode hitam merasa tertuduh dan mereka kecewa terhadap narasi itu, kemudian ditemukannya mahasiswa yang ber- inisial AK dari DEMA UIN terduga atas sikap yang tidak baik selama aksi berlangsung.

Dan diwaktu secara bersamaan Humas dari Aliansi Sumsel Melawan mencoba untuk masuk kedalam gedung DPRD, meminta anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk keluar menemui massa aksi. Seharusnya aksi yang dilakukan hari ini berupa mimbar bebas dan aksi kreatif tetapi karena ada dorongan dari massa maka Aliansi Sumsel Melawan merubah mimbar bebas menjadi pressure dengan membawa tuntutan yang dibuat dengan secara mendadak.

Pukul 15.04 pihak Humas Aliansi Sumsel Melawan keluar dari gedung DPRD Provinsi dan memberikan informasi kepada massa aksi bahwa Anggota DPRD akan keluar menemui usai agenda pelantikan. Sampai pukul 16.23 Anggota DPRD keluar menemui massa aksi dan berdialog secara terbuka dengan massa aksi, Setelah menemui dan berdialog dengan mass aksi anggota DPRD pergi meninggalkan massa aksi untuk kembali kedalam gedung dan dari Koordinator Aksi Aliansi Sumsel Melawan dan beberapa pimpinan organisasi mencoba mengejar para rombongan anggota DPRD untuk melakukan Audiensi dan kesepakatan di lembar Nota dengan 6 Poin Tuntutan yang dibuat secara mendadak. Point tuntutan itu dibuat atas desakan massaaksi. Sampai pukul 16.36 Aksi ditutup dengan doa dan massa aksi dibubarkan dengan arahan korlap.

Akhirnya pukul 16.54 salah satu anggota DPRD Ibu RA. Anita Noeringhti selaku perwakilan menandatangani diatas materai 6000 pada lembar poin tuntutan.

Adapun poin tuntutan yang disepakati sebagi berikut :

1. Menolak RUU KPK
2. Menolak RKUHP
3. Menolak RUU Minerba
4. Menolak RUU Pertanahan
5. Adili koruptor seberat-beratnya
6. Menyelesaikan penanganan korban aksi 24 September 2019
Komentar Anda