Tinjau ulang status tersangka 5 komisioner KPU Palembang

Palembang,- Adanya penetapan tersangka terhadap 5 komisioner KPU Palembang atas pengaduan melalui temuan Bawaslu Palembang, puluhan mahasiswa dari berbagai OKP, KMHDI Sumsel, PMII Sumsel, IMM Sumsel, GMNI, IPNU Sumsel, MPII, Serta Pemuda Demokrasi yang tergabung dalam Aliansi OKP Peduli Keadilan Demokrasi Sumatera Selatan adakan aksi di 3 titik, Bawaslu, Polresta Palembang dan Kejaksaan Negri Palembang yang tergabung dalam SetraGakumdu.

Melalui aksi tersebut, beberapa tuntutan disampaikan oleh aliansi OKP, mendesak seluas luasnya trasparasi prosedur hukum dalam penanganan kasus, mendukung KPU Palembang sebagai pejuang demokrasi bukan sebagai pecundang demokrasi, dan meminta unsur setra gakumdu untuk meninjau ulang kasus penetapan 5 komisioner KPU Palembang, serta menolat politisasi terhadap kasus kasus yang terjadi.

“Kami disini sengaja berdiri untuk menuntut keadilan, karena menurut kasil kajian dan Analisa kami kasus ini semestinya tidak ada dan bukan merupakan kasuspidana yang langsung diputuskan disetra gakumdu, seyogyanya ada prosedur di DKPP yang harus dilalui oleh Bawaslu untuk melihat pelanggaran ini merupakan pelanggaran etik atau pidanaungkap I Wayan Darmawan dalam orasinya di depan kantorBawaslu Palembang, Seniin (24/06)

Dirinya juga menyampaikan, bahwa OKP yang hadir hari ini mendukung KPU sebagai pejuang demokrasi bukan pecundang demokrasi.kami semua komitmen untuk mengawal proses demokrasi yang ada sampai dengan tuntas serta memastikan bahwa tidak ada masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang menjadi korban ketidak adilan serta tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Aksi di depan Polresta Palembang, dalam orasinya Husein Rianda ketua PKC PMII menyampaikan tuntutannyajangan sampai demokrasi yang kita laksanakan ini dicederai oleh kepentingan-kepentingan politik yang merugikan bangsa dan masyarakat kota Palembang, maka penting bagi kita semua untuk menuntut trasparansi hukum terhadap kasus ini.

Kantor Kejaksaan Negri Palembang adalah tujuan terakhir aksi, ditempat ini M Ikbal sebagai ketua IMM Sumsel menyerukan tuntutannya kepada pihak kejaksaan untuk meninjau kembali kasus ini, karena ada kejanggalankejanggalan yang ditemukan dilapangan dan fakta-fakta pendukung bahwa kasus ini seharusnya bukan merupakan kasus pidana. “kami sangat menyayangkan Bawaslu sebagai pengawas lebih mengedepankan penindakan bukan pengawasan terhadap KPU, patut kita tanyakan kemana Bawaslu saat kejadian itu sehingga rekomendasi PSL pada tanggal 24 kemudian menjadi PSU pada tanggal 29 ungkapnya”.

Aliansi OKP Peduli Keadilan Demokrasi Sumatra Selatan memastikan bahwa aksi ini akan terusber lanjut sampai benar-benar terbukanya kasus ini dan ditinjau kembali. “kami yang turun aksi hari ini adalah organisasi yang terakreditasi sebagai pemantau pemiludan komitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntastutup I Wayan Darmawan.

Komentar Anda